TKN: Film Dirty Vote untuk Mendegradasi Pemilu 2024

- Wartawan

Senin, 12 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TKN: Film Dirty Vote untuk Mendegradasi Pemilu 2024. (Foto: Nusantaraterkini.co)

TKN: Film Dirty Vote untuk Mendegradasi Pemilu 2024. (Foto: Nusantaraterkini.co)

TKN: Film Dirty Vote untuk Mendegradasi Pemilu 2024

Sumutterkini.com, JAKARTA Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menilai film dokumenter Dirty Vote bertujuan untuk mendegradasi Pemilu 2024.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman mengaku sudah menonton film Dirty Vote yang dirilis pukul 11.00 WIB, Minggu (11/2/2024). Dia menyatakan bahwa film tersebut sebagian besar bernada fitnah plus narasi penuh kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut. Saya kok merasa sepertinya ada tendensi keinginan untuk mendegradasi Pemilu ini ya dengan narasi yang sangat tidak berdasar,” katanya dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, mengutip Nusantaraterkini.co, Senin (12/2/2024).

Habiburokhman turut menyoroti pernyataan pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar di dalam film tersebut. Dalam film tersebut Zainal meminta masyarakat menjadikan film ini sebagai landasan melakukan penghukuman.

“Justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka ya dengan cara rakyat sendiri. Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang,” ujarnya.

Dia juga meminta Zainal Arifin Mochtar untuk membuktikan kepala desa dikerahkan untuk memenangkan paslon tertentu. Dia menegaskan pernyataan Zainal juga tidak memiliki dasar menyebut kepala desa digunakan untuk memenangkan paslon tertentu.

“Karena nggak disebut di kasus mana kepala desa ini sudah kerja ya kan lalu memastikan warga di desanya memilih paslon tertentu bagaimana caranya. Kalau kita bicara hukum kan kita bicara sesuatu yang faktual kasusnya mana yang dilaporkan misalnya kepala desa memaksa seluruh warga di desanya memilih paslon tertentu, buktinya ada, saksinya ada, perkara yang sudah dilaporkan bahwa sudah menangani dan Bawaslu membuat keputusan ini nggak ada semua,” ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa pihaknya juga menyoroti pernyataan pakar hukum tata negara lainnya di dalam film ini yaitu Feri Amsari. Pertama terkait penunjukan 20 penjabat (Pj) kepala daerah di 20 provinsi yang dikaitkan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 140 juta suara.

Baca Juga  Prabowo-SBY Bertemu, Demokrat Sebut Penting Tukar Pikiran dengan Presiden Ke-6 RI

“Narasi ini sangat tidak ilmiah ya dan sangat tidak masuk akal susah sekali kita mencernanya bagaimana misalnya dia sebut pak Jokowi menunjuk 20 Pj kepala daerah jumlah penduduknya katanya lebih 50 persen lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi kemenangan salah satu paslon dengan jumlah pemilih 50 persen lebih dan sebarannya memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-undang dasar ya yaitu 20 persen suara setidaknya 50 persen provinsi,” terangnya.

Habiburokhman pun mempertanyakan bagaimana cara Pj kepala daerah untuk memastikan pemilih memilih yang dikehendaki. Dia menegaskan kewenangan Pj kepala daerah terbatas jika dibandingkan kepala daerah aktif.

“Bagaimana bisa skenario yang disampaikan Feri Amsari itu terwujud 20 kepala daerah ini yang penduduknya lebih dari 50 persen ya memastikan orang di situ memilih paslon yang diinginkan presiden semua. Itu kan berarti bener-bener narasi yang sangat spekulatif, lemah secara argumen makanya jauh dari keadaan disebut ilmiah,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti pakar hukum Jentera Bivitri Susanti di dalam film ini. Habiburokhman pun meminta Bivitri Susanti untuk memberikan semua bukit kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024 ini.

“Pernyataan ini benar-benar tidak berdasar tidak disebut peristiwa kecurangan yang mana, peristiwa yang mana apa buktinya, bagaimana status pelaporannya dan bagaimana status penanganan perkaranya,” ujarnya.

Menurutnya, jika berbicara kecurangan Pemilu harus faktual. Dia mencontohkan seperti kecurangan Pemilu 2019 yaitu jutaan daftar pemilih ganda atau pemilih fiktif.

“Misalnya ada pengerahan pemilih dari luar untuk memilih jumlah angkanya jelas bagaimana dia bisa mengatakan bahwa ada kecurangan yang luar biasa. Apa luar biasanya gitu kalau ada satu, dua Pj kepala daerah melakukan apa yang disebut pelanggaran apakah sudah diproses secara hukum? jadi ini murni lagi-lagi murni asumsi,” pungkasnya.

(cw2/Sumutterkini.com)

Penulis : Cw2

Editor : Winata

Sumber Berita : Nusantaraterkini.co

Berita Terkait

Oknum Panwascam di Langkat Terima Beras Berlogo Parpol, Ini Respon Bawaslu
Ada 11 Nama yang Daftar ke DPC Gerindra Kota Binjai Usai Penjaringan Bacalon Wali Kota
Ikut Bacalon Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi Sudah Kembalikan Berkas Pendaftaran ke 4 parpol
Sosok Ricky Anthony Anggota DPRD Sumut Bersama Tiga Keluarganya yang Duduk Dikursi Dewan
DPC PPP Kota Binjai Umumkan 6 Nama Bacalon Kepala Daerah Usai Tutup Pendaftaran
KPU Binjai dan Langkat Baru Terima 1 Paslon Independen yang Daftarkan Diri Jadi Bacalon Kepala Daerah
Tepat Dihari Ulang Tahun Ibunya, Rizky Yunanda Sitepu Daftar Bacalon Bupati Langkat ke DPC Gerinda
Soal Penambahan Kursi Menteri, Gerindra: Masih dalam Pengkajian

Berita Terkait

Jumat, 31 Mei 2024 - 18:14 WIB

Oknum Panwascam di Langkat Terima Beras Berlogo Parpol, Ini Respon Bawaslu

Kamis, 23 Mei 2024 - 11:36 WIB

Ada 11 Nama yang Daftar ke DPC Gerindra Kota Binjai Usai Penjaringan Bacalon Wali Kota

Selasa, 21 Mei 2024 - 18:40 WIB

Ikut Bacalon Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi Sudah Kembalikan Berkas Pendaftaran ke 4 parpol

Senin, 20 Mei 2024 - 21:41 WIB

Sosok Ricky Anthony Anggota DPRD Sumut Bersama Tiga Keluarganya yang Duduk Dikursi Dewan

Minggu, 19 Mei 2024 - 11:46 WIB

DPC PPP Kota Binjai Umumkan 6 Nama Bacalon Kepala Daerah Usai Tutup Pendaftaran

Rabu, 15 Mei 2024 - 22:25 WIB

KPU Binjai dan Langkat Baru Terima 1 Paslon Independen yang Daftarkan Diri Jadi Bacalon Kepala Daerah

Selasa, 14 Mei 2024 - 20:36 WIB

Tepat Dihari Ulang Tahun Ibunya, Rizky Yunanda Sitepu Daftar Bacalon Bupati Langkat ke DPC Gerinda

Sabtu, 11 Mei 2024 - 13:20 WIB

Soal Penambahan Kursi Menteri, Gerindra: Masih dalam Pengkajian

Berita Terbaru

Harga Emas Antam Naik Rp7.000 ke Rp1.349.000 Per Gram. (Foto: ilustrasi/web logam mulia)

Bisnis

Harga Emas Antam Naik Rp7.000 ke Rp1.349.000 Per Gram

Rabu, 19 Jun 2024 - 10:32 WIB