Soal Presiden Boleh Ikut Kampanye, KPU: Itu Norma dalam UU Pemilu

- Wartawan

Jumat, 26 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Soal Presiden Boleh Ikut Kampanye, KPU: Itu Norma dalam UU Pemilu. (Foto: Nusantaraterkini.co)

Soal Presiden Boleh Ikut Kampanye, KPU: Itu Norma dalam UU Pemilu. (Foto: Nusantaraterkini.co)

Soal Presiden Boleh Ikut Kampanye, KPU: Itu Norma dalam UU Pemilu

Sumutterkini.com, JAKARTA Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan, apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden boleh berkampanye itu merupakan norma yang ada dalam Undang-Undang (UU) Pemilu.

“Loh di UU Pemilu kan sudah diatur toh, apa yang disampaikan Pak Presiden tersebut. Yang disampaikan Pak Presiden itu menyatakan norma yang ada di UU Pemilu,” katanya kepada wartawan di Merlynn Park Hotel, Jakarta Pusat, mengutip Nusantaraterkini.co, Kamis (25/1/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kemudian, ia menyebutkan terkait wewenang pengawasan kampanye letaknya berada pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Yang menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu. Silahkan ditanyakan ke Bawaslu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hasyim menyebutkan, presiden memang bisa berkampanye dan memihak sesuai dengan ketentuan yang ada pada UU Pemilu. Pada UU tersebut juga diungkapkannya diatur mengenai jenis-jenis pejabat negara yang boleh dan tidak boleh berkampanye.

Baca Juga  Terdapat Tiga Metode Pemilihan Suara, Begini Penjelasan KPU Terkait Mekanisme Pemilu di Luar Negeri

Kemudian terkait bias atau tidak, ia meminta untuk mengecek pasal yang ada di UU Pemilu itu. Karena dia menyampaikan, pasal yang ada di UU jelas tidak mempermasalahkan.

“Menyampaikan saja toh. Nah soal nanti bagaimana lapangan, faktanya memihak atau enggak, menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi kegiatan-kegiatan kampanye,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon (paslon) dalam kontestasi Pemilu 2024.

Menurut Presiden Jokowi, hal ini bisa dilakukan karena presiden termasuk pejabat negara atau pejabat politik, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

(cw2/Sumutterkini.com)

Penulis : Cw2

Editor : Winata

Sumber Berita : Nusantaraterkini.co

Berita Terkait

Rosan Pastikan Prabowo-Gibran Beri Ruang Kepada Anak Muda Membangun Indonesia
Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 Dibawa ke Ranah Hukum, Bukan Wilayah Politik
Soal Pengangkatan AHY jadi Menteri, TKN: Hak Prerogratif Presiden
AHY: Prabowo Mendorong Demokrat Berperan dalam Pemerintahan Selanjutnya
Golkar Masih Unggul, 5 Partai Bersaing di Perolehan Suara di Kota Binjai
Updated: PDI Perjuangan kokoh Dominasi Perolehan suara di Kota Medan
Partai Golkar Mendominasi di Sumatera Utara pada Pemilu 2024
Surya Paloh Bertemu Jokowi di Istana, Pengamat: Kemungkinan NasDem Merapat ke Paslon 02

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 20:22 WIB

Rosan Pastikan Prabowo-Gibran Beri Ruang Kepada Anak Muda Membangun Indonesia

Kamis, 22 Februari 2024 - 12:59 WIB

Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 Dibawa ke Ranah Hukum, Bukan Wilayah Politik

Kamis, 22 Februari 2024 - 09:53 WIB

Soal Pengangkatan AHY jadi Menteri, TKN: Hak Prerogratif Presiden

Rabu, 21 Februari 2024 - 18:35 WIB

AHY: Prabowo Mendorong Demokrat Berperan dalam Pemerintahan Selanjutnya

Senin, 19 Februari 2024 - 11:11 WIB

Golkar Masih Unggul, 5 Partai Bersaing di Perolehan Suara di Kota Binjai

Senin, 19 Februari 2024 - 11:01 WIB

Updated: PDI Perjuangan kokoh Dominasi Perolehan suara di Kota Medan

Senin, 19 Februari 2024 - 10:52 WIB

Partai Golkar Mendominasi di Sumatera Utara pada Pemilu 2024

Senin, 19 Februari 2024 - 00:46 WIB

Surya Paloh Bertemu Jokowi di Istana, Pengamat: Kemungkinan NasDem Merapat ke Paslon 02

Berita Terbaru

Pengembangan Desa Wisata Jangan Abaikan Kearifan Lokal. (Foto: istimewa)

Wisata

Pengembangan Desa Wisata Jangan Abaikan Kearifan Lokal

Kamis, 22 Feb 2024 - 20:11 WIB

Hasanal Mulkan, kuasa hukum dua Caleg di Empat Lawang yang mengaku bahwa adanya jual beli surat suara di TPS saat Pemilu. Temuan itupun kini sudah dilaporkan ke Bawaslu Sumatera Selatan.(KOMPAS.COM/AJI YK PUTRA)

Nasional

2 Caleg Laporkan Dugaan Adanya Jual Beli Suara di Sumsel

Kamis, 22 Feb 2024 - 19:51 WIB

IKRAR SETIA NKRI- Hamrudin, narapidana terorisme (napiter) (tengah) saat mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersama dua napiter lainnya, Bustar bin Tahang, dan Riza Bagus Melian di Lapas Kelas I Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis (22/2/2024).(KOMPAS.com/MUHLIS AL ALAWI)

Nasional

Tangis Napi Terorisme Saat Ikrar Setia NKRI di Lapas Madiun

Kamis, 22 Feb 2024 - 19:45 WIB