‘Setengah Hati’ Jokowi Tangani Kasus Obesitas

Sumutterkini.com – Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo () sudah berjalan selama sembilan tahun. Namun, di dalam dalam satu tahun terakhir masa jabatannya, pemerintah masih punya pekerjaan rumah (PR) di tempat area berbagai permasalahan, salah satunya penanganan .

Pada Juli lalu, Kementerian Kesehatan melaporkan kasus obesitas pada tempat Indonesia meningkat signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari 10,5 persen pada 2007 menjadi 21,8 persen pada 2018.

Bappenas juga mengungkapkan permasalahan obesitas masuk ke dalam 10 indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 yang tersebut dimaksud berisiko tidak ada ada tercapai.

Hal ini tentu jadi catatan tersendiri tentang keseriusan juga upaya pemerintah dalam mengentaskan permasalahan obesitas.

Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) sekaligus Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Narila Mutia Nasir menilai, sebenarnya pemerintah bukannya tidaklah ada melakukan upaya apa pun untuk menangani obesitas. Hanya saja, upaya pemerintah saat ini masih belum mampu cuma dikatakan optimal lalu maksimal.

Narila menyebutkan ada beberapa jumlah total program pemerintah dalam pencegahan obesitas seperti Gerakan Nusantara Tanpa Obesitas (Gentas), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Peraturan Menteri tentang kandungan gula garam lemak pada produk-produk pangan olahan serta siap saji, serta Isi Piringku.

“Masalahnya adalah bagaimana implementasi dalam lapangan. Konsepnya, sih, sudah bagus. Tapi memang terutama berkaitan dengan aturan harus dilihat bagaimana dipatuhinya,” kata Narila Mutia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/10).

Oleh lantaran itu, kata dia, pemerintah harus melakukan evaluasi demi menekan laju pertambahan bilangan bulat obesitas. Hal ini mengacu pada peningkatan hitungan kasus obesitas pada 10 tahun terakhir.

Bicara persoalan pencegahan juga penanganan obesitas, Indonesia sepertinya perlu belajar dari negara-negara lain pada area dunia. Mengacu data UNICEF, sudah ada 40 negara yang mana digunakan menerapkan cukai untuk minuman berpemanis.

Lima di area area antaranya adalah Amerika Serikat, Thailand, Afrika Selatan, Meksiko, serta Inggris yang tersebut mana sudah menetapkan cukai untuk minuman berpemanis. Sementara jika dibandingkan negara-negara tersebut, Indonesia baru akan memberlakukannya pada 2024 mendatang.

Ilustrasi. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk menangani obesitas. (Istockphoto/monticelllo)

Di negara seperti Australia, Prancis, Norwegia, Chile, juga Jepang juga sudah mempunyai aturan ketat perihal pembatasan transaksi jual beli junk food demi melindungi anak-anak dari risiko obesitas. Jepang bahkan menerapkan sesi edukasi makan sehat sejak dini pada tempat tiap sekolah yang mana digunakan disebut Shokuiku.

Langkah-langkah itu pun diamini Narila. Menurut dia, Indonesia juga perlu melakukan langkah-langkah yang mana disebut sebagai upaya lebih tinggi tinggi masif dalam menangani persoalan obesitas yang tersebut digunakan kian memprihatinkan, terutama yang digunakan terkait dengan aturan pembatasan makanan serta juga minuman manis, baik kemasan maupun siap saji yang yang disebut dijual di dalam tempat kedai.

Apalagi, ia menyoroti tren konsumsi makanan lalu minuman manis yang tersebut dimaksud meningkat seiring menjamurnya gerai food and beverages, seperti es boba.

“Jadi kita harus memikirkan bagaimana aturan itu harus juga berjalan strict, ya. Pengawasannya, monitoring itu yang mana paling penting sebenarnya. Jangankan makanan kemasan, yang tersebut hal itu enggak kemasan juga bagaimana pengawasannya, masih jauh. Jadi PR-nya banyak, sih, mau bicara mengatasi obesitas itu sendiri,” papar Narila.

Pemerintah sendiri sudah berupaya untuk menekan bilangan bulat kasus obesitas menjadi 3 persen pada 2030 mendatang berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Karena itu, edukasi di dalam area tingkat warga harus diimplementasikan secara masif,” ujar Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono dalam sebuah kesempatan, Juli lalu.

Salah satu yang digunakan digunakan pada masa pada masa kini tengah digodok pemerintah dalam menekan bilangan bulat obesitas adalah ketentuan pajak makanan lalu juga minuman yang tersebut mengandung materi olahan gula, garam, lemak melebihi ambang batas.

“Itu adalah satu bisnis pemerintah yang tersebut dimaksud digunakan untuk menekan bilangan obesitas guna mencapai nomor SDGs 3 persen pada area tahun 2030,” tambah Dante.

Dante juga menyoroti pengawasan terhadap jajanan anak dalam sekolah yang digunakan berdampak pada peningkatan obesitas anak. Ia mengakui bahwa sektor hal itu masih belum mendapat perhatian penting dari pemerintah dalam hal registrasi barang perniagaan kecil lalu menengah.

“Ini memang sektor yang dimaksud digunakan kadang tiada ada tersentuh oleh pemerintah,” ujar Dante.

Selain itu, Kemenkes juga saat ini tengah menyiapkan sarana prasarana untuk deteksi dini pengukuran tinggi serta berat badan, pengecekan gula darah, lalu tekanan darah hingga skrining kanker secara gratis pada Puskesmas.

(Cw1/Sumutterkini.com)

Sumber CNNIndonesia