Sumutterkini.com – Rumah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjadi sasaran penggeledahan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis (26/10/2023). Rumah pribadi Firli yang mana digeledah polisi berada pada Villa Galaxy, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat lalu Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Penggeledahan hal itu diduga berkaitan dengan penyidikan kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang mana diduga dijalankan pimpinan KPK.
Di tengah tentang penggeledahan tersebut, Firli justru menyinggung tentang tudingan adanya serangan balik dari koruptor. Curhatan itu disampaikan Firli lewat akun X (Twitter) miliknya, @firlibahuri.
Lewat cuitan itu, Firli awalnya curhat saat dirinya diperiksa oleh Polda Metro Jaya pada Mabes Polri, Jakarta, Selasa (26/10/2023) lalu. Selama diperiksa, Firli memberikan testimoni perlakuan penyidik kepadanya.
“Saya hadir lebih lanjut awal dalam Mabes Polri kemudian pemeriksaan oleh para penyidik Polda yang disebut dijalani dengan sangat profesional, bukan ada perlakukan khusus maupun pengistimewaan. Untuk itu saya sangat menaruh respect atas kerja penyidik. Mereka para penyidik hebat yang dimiliki Polri. Selama pemeriksaan saya juga diberi kesempatan beribadah dan juga menjadi imam solat,” tulis Firli dikutip Suara.com, Kamis.
Kemudian Firli juga menyebut kehadirannya untuk diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Mabes Polri akan menjadi sejarah.
“Sejarah akan mencatat untuk pertama kali purnawirawan Polri serta sebagai pimpinan KPK, pulang kerumah besar untuk kerjasama demi Indonesia bebas korupsi. Tanpa drama, kecuali sempat ada penyesuaian proses & prosedur, kemudian hari ini saya hadir penuhi,” tulisnya.
“Pada kesempatan ini saya ingin juga ingin kembali menyampaikan bahwa untuk membersihkan negeri ini dari praktik korupsi diperlukan sinergi& orkestrasi pemberantasan korupsi. Semua pihak dalam kamar kekuasaan baik legislatif, eksekutif lalu yudikatif , APH, Penyelenggara Negara, Aparat Keamanan juga Parpol serta semua Kementerian/Lembaga wajib melibatkan diri untuk membersihkan lalu bukan melakukan korupsi,” sambungnya.
Lebih lanjut dia menyinggung masih adanya lembaga yang tersebut premisif dengan korupsi. Menurutnya, seolah membenarkan perbuatan korupsi.
“Ada pula yang dimaksud melakukan perlawanan ketika pimpinan lembaganya ataupun individu oknum penyelenggara negara tersangkut korupsi. Ini yang dimaksud kita kenal dengan When the corruptors strike Back. Para pelaku melakukan serangan balik dengan segala cara, perlawanan verbal dan juga non verbal, bahkan dengan cara kasar bertujuan mengintimidasi, berlindung dalam simbol-simbol serta atribut kekuasaannya,” ujarnya.
(Cw1/Sumutterkini.com)
Sumber Suara.com
Komentar