Sumutterkini.com – Komisi untuk Orang Hilang serta Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kemudian Amnesty International Indonesia (AII) memberi rapor merah terhadap situasi Hak Asasi Manusia () di tempat tempat tahun keempat pemerintahan -Ma’ruf Amin. Mereka menyoroti kekerasan berbasis investasi.
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menuturkan setidaknya terdapat 211 proyek serta 13 program prioritas yang digunakan menjadi perhatian pemerintahan Indonesia dengan estimasi nilai perkembangan ekonomi (capex) mencapai Rp5.746,8 triliun.
Menurut dia, besarnya nomor itu berimplikasi pada berbagai sektor kehidupan tak terkecuali HAM, ruang hidup rakyat juga kerusakan lingkungan.
“Ambisi tinggi pemerintah untuk dapat melangsungkan perkembangan dalam beberapa daerah di dalam dalam Indonesia nyatanya tidaklah berimbang dengan semangat penghormatan terhadap HAM juga penjaminan ruang hidup masyarakat,” ujar Dimas dalam konferensi pers ‘Laporan 4 Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin’ dalam Kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (20/10).
Dimas mengatakan arahan Jokowi yang mana mana berupaya memfokuskan penyelesaian Program Strategis Nasional (PSN) di tempat dalam tahun 2023 serta 2024 beriringan dengan berbagai bentuk pelanggaran HAM terhadap masyarakat.
Ia menjelaskan pelanggaran HAM berbasis penyelenggaraan sejatinya tidaklah semata-mata muncul dalam sektor PSN saja, tetapi juga dalam beberapa proyek lain khususnya sumber daya alam.
“Setidaknya berdasarkan pemantauan yang digunakan dimaksud sudah pernah kami lakukan, selama empat tahun periode kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin terdapat 964 peristiwa pelanggaran HAM yang dimaksud terjadi pada sektor sumber daya alam kemudian pembangunan,” imbuhnya.
Tiga daerah dengan tingkat pelanggaran tertinggi berada dalam Sumatera Utara dengan 84 peristiwa; Riau dengan 81 peristiwa; kemudian Jawa Barat dengan 80 peristiwa.
Adapun institusi pelaku dominan pelanggaran HAM sektor sumber daya alam kemudian perkembangan adalah swasta dengan 732 peristiwa, kepolisian dengan 178 peristiwa, dilanjutkan pemerintah dengan 113 peristiwa kemudian TNI dengan 20 peristiwa.
Dimas menilai urusan kebijakan pemerintah keberpihakan terhadap pemilik modal secara terang-terangan oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sudah pernah mengabaikan hak-hak masyarakat.
“Seharusnya pemerintah dalam hal ini Presiden dapat memperhatikan prinsip universalitas HAM dalam berjalannya setiap pengerjaan yang mana menjadi prioritas pemerintah,” kata Dimas.
Pembangunan mengorbankan HAM
Sementara itu, AII lebih besar besar terpencil menilai bangunan dunia usaha selama sembilan tahun kepemimpinan Jokowi dilaksanakan dengan mengorbankan HAM juga derita hidup rakyat kecil.
“Masyarakat adat lalu komunitas lokal digusur demi pemenuhan kepentingan investasi. Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam urusan rakyat sengaja dibungkam demi kebijakan percepatan investasi,” kata Direktur Eksekutif AII Usman Hamid melalui keterangan tertulis.
|
|
Insert – Berdasarkan data AII, selama periode Januari 2019-Mei 2023 setidaknya terjadi 44 serangan fisik juga digital dengan sedikitnya 202 korban pembela HAM lingkungan kemudian umum adat.
Usman mengambil contoh beberapa jumlah keseluruhan pelanggaran HAM terkait dengan proyek pembangunan. Pertama, mengenai kasus yang digunakan hal itu dialami oleh warga Nagari Air Bangis. Usman menjelaskan warga menolak rencana PSN kilang minyak serta petrokimia dengan luas konsesi 30 ribu hektare oleh sebab itu menyerobot lahan warga.
“Namun, aksi menentang itu ditanggapi secara represif dengan pengerahan kekuatan oleh aparat keamanan yang memulangkan secara paksa para pemrotes, disertai penangkapan atas 18 orang warga, mahasiswa, lalu aktivis serta intimidasi serta kekerasan atas sedikitnya empat jurnalis peliput aksi,” tutur Usman.
Peristiwa kedua terkait Rempang. Pada 7 September 2023, terang Usman, aparat Polda Kepulauan Riau melakukan kekerasan kemudian intimidasi terhadap rakyat Pulau Rempang-Galang, Batam, semata-mata oleh sebab itu menolak direlokasi imbas PSN “Rempang Eco City”. Proyek itu berdampak pada pengusiran permukiman warga.
“Kekerasan aparat itu mengakibatkan pada tertangkapnya enam orang warga juga puluhan warga lainnya luka-luka. Bahkan, ratusan murid sekolah harus menyelamatkan diri dari tembakan gas air mata aparat dalam area sekolah,” kata Usman.
Ia menyatakan dua kasus yang mana merupakan contoh praktik kekerasan negara terhadap rakyatnya sendiri. Ia turut mengkritisi Undang-undang Cipta Kerja yang tersebut mempunyai andil besar terhadap kekerasan dalam dalam tanah air.
“Rapor merah ini harus diperbaiki segera,” pungkas Usman.
CNNIndonesia.com sudah terjadi menghubungi Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani, Deputi II Abetnego Tarigan, dan juga juga Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini untuk memohonkan respons atas penilaian KontraS lalu AII. Namun, hingga berita ini ditulis, merek belum memberikan jawaban.
Di luar persoalan di area area atas, Presiden Jokowi mengakui kemudian menyesalkan adanya kasus pelanggaran HAM berat terjadi di area dalam Indonesia. Dia menyebut ada 12 kasus pelanggaran HAM berat.
“Dengan hati yang mana itu tulus, saya sebagai Kepala Negara RI mengakui bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi di dalam tempat berbagai peristiwa,” kata Jokowi dalam konferensi pers dalam dalam Istana Merdeka, Rabu (11/1).
(Cw1/Sumutterkini.com)
Sumber CNNIndonesia
Komentar