Presiden Boleh Memihak dan Ikut Kampanye, Nusron: Acuannya Undang-undang

- Wartawan

Kamis, 25 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Boleh Memihak dan Ikut Kampanye, Nusron: Acuannya Undang-undang. (Foto: Nusantaraterkini.co)

Presiden Boleh Memihak dan Ikut Kampanye, Nusron: Acuannya Undang-undang. (Foto: Nusantaraterkini.co)

Presiden Boleh Memihak dan Ikut Kampanye, Nusron: Acuannya Undang-undang

Sumutterkini.com, JAKARTA Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Nusron Wahid mengaku setuju bahwa presiden boleh memihak dan ikut kampanye dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) setelah tidak ada Undang-undang (UU) yang melarang.

Nusron mengatakan bahwa presiden masih memiliki hak pilih pada Pemilu. Karena itu, dia menyebut presiden boleh memihak dan ikut kampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita ini kalau hidup bernegara itu acuannya Undang-undang. Di mana Undang-undang itu payungnya adalah Undang-undang Dasar. Selama Undang-undang itu tidak pernah di judicial review kepada Mahkamah Konstitusi dan dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi ya kita pakai Undang-undang,” kata Nusron, mengutip Nusantaraterkini.co, Kamis (25/1/2024).

Nusron menjelaskan bahwa presiden selain pejabat negara juga pejabat politik. Dia mengatakan di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak ada larangan bagi presiden untuk berkampanye.

Politisi Partai Golkar ini pun lantas mempertanyakan pihak-pihak yang berdalih bahwa tidak etis jika presiden memihak dan boleh kampanye. Lagi-lagi, Nusron menegaskan bahwa semua harus mengacu pada UU sebagai produk kesepakatan antara rakyat dalam hal ini DPR dengan pemerintah.

“Yang mengatakan tidak punya etik siapa? Berarti semua DPR yang mengesahkan itu dianggap nggak punya etika? Berarti pemerintah dulu yang terlibat mengesahkan UU nggak punya etika?,” ujarnya.

Baca Juga  Prabowo Ungkap Konsolidasi Nasional Partai Gerindra Untuk Tahap Terakhir Kampanye

Nusron menjelaskan bahwa sebelum sebuah UU disahkan telah melalui pertimbangan unsur etik atau tidak etik. Dia menegaskan jika sudah mengacu pada UU maka etik tidak etik tidak perlu lagi dipertanyakan.

“Karena tentunya Undang-undang itu jauh di atas etika. Karena Undang-undang itu adalah aturan formal, sementara etika itu tidak aturan formal. Tentunya kalau Undang-undang mengatakan boleh, secara etika pasti boleh,” terangnya.

Nusron menduga hal ini menjadi sarat kepentingan pihak-pihak tertentu setelah mempersoalkan ini tidak mengacu UU. Padahal, kata dia, tidak ada UU yang melarang presiden memihak dan boleh berkampanye.

“Saya nggak mau nuduh-nuduh orang lah. Yang pasti pihak-pihak yang pinginnya pak Jokowi nggak usah ikut-ikutan, itu aja. Kan sudah banyak cerita, di media itu mengatakan pak Jokowi sebaiknya nggak ikut-ikutan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye dan memihak. Hal itu ia sampaikan untuk menjawab pertanyaan wartawan terkait menteri bisa menjadi tim sukses.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh loh berkampanye dan memihak,” jawab Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024).

Tetapi Presiden Jokowi menekankan bahwa kampanye yang dilakukan tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” katanya.

(cw2/Sumutterkini.com)

Penulis : Cw2

Editor : Winata

Sumber Berita : Nusantaraterkini.co

Berita Terkait

Golkar Menolak Pengguliran Hak Angket DPR soal Kecurangan Pemilu
Prabowo-Gibran Wacanakan Bentuk Kementerian/Lembaga untuk Eksekusi Program Makan Siang Gratis
Polemik di PPK Sibolga Sambas, Komisioner KPU Akui Ada Perbedaan Perolehan Suara
Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu, Pakar: Ini Sekedar Game Politik
Rosan Pastikan Prabowo-Gibran Beri Ruang Kepada Anak Muda Membangun Indonesia
Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 Dibawa ke Ranah Hukum, Bukan Wilayah Politik
Soal Pengangkatan AHY jadi Menteri, TKN: Hak Prerogratif Presiden
AHY: Prabowo Mendorong Demokrat Berperan dalam Pemerintahan Selanjutnya

Berita Terkait

Jumat, 23 Februari 2024 - 19:08 WIB

Golkar Menolak Pengguliran Hak Angket DPR soal Kecurangan Pemilu

Jumat, 23 Februari 2024 - 17:32 WIB

Prabowo-Gibran Wacanakan Bentuk Kementerian/Lembaga untuk Eksekusi Program Makan Siang Gratis

Jumat, 23 Februari 2024 - 15:52 WIB

Polemik di PPK Sibolga Sambas, Komisioner KPU Akui Ada Perbedaan Perolehan Suara

Kamis, 22 Februari 2024 - 20:50 WIB

Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu, Pakar: Ini Sekedar Game Politik

Kamis, 22 Februari 2024 - 20:22 WIB

Rosan Pastikan Prabowo-Gibran Beri Ruang Kepada Anak Muda Membangun Indonesia

Kamis, 22 Februari 2024 - 12:59 WIB

Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 Dibawa ke Ranah Hukum, Bukan Wilayah Politik

Kamis, 22 Februari 2024 - 09:53 WIB

Soal Pengangkatan AHY jadi Menteri, TKN: Hak Prerogratif Presiden

Rabu, 21 Februari 2024 - 18:35 WIB

AHY: Prabowo Mendorong Demokrat Berperan dalam Pemerintahan Selanjutnya

Berita Terbaru