Prabowo Heran Gaji Direksi Perusahaan Lebih Besar dari Panglima TNI hingga Menteri

- Wartawan

Rabu, 17 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Prabowo: Kalau Saya Dapat Mandat Saya Akan Perbaiki Kualitas Hidup TNI-Polri. (Foto: YouTube KPU)

Prabowo: Kalau Saya Dapat Mandat Saya Akan Perbaiki Kualitas Hidup TNI-Polri. (Foto: YouTube KPU)

Sumutterkini.com, JAKARTACalon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto heran gaji direksi perusahaan swasta dan BUMN lebih besar dibanding gaji seorang Panglima TNI dan menteri.

Menurut Prabowo, setiap pejabat negara seperti Panglima TNI dan menteri yang memegang anggaran besar sudah seharusnya kondisi kualitas hidup dan penghasilannya sesuai.

Prabowo menyebut besarnya pendapatan seorang pejabat negara tak lain untuk menciptakan sistem sekaligus pendekatan realistis guna menghindari perilaku koruptif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai. Sekarang direksi perusahaan swasta bahkan perusahaan BUMN gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran triliunan,” kata Prabowo dalam pemaparannya di acara ‘Paku Integritas Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden’ di Gedung KPK, Jakarta, dikutip Kompas.com, Rabu (17/1/2024) malam.

Prabowo yakin bahwa pemerintah ke depan bisa membiayai peningkatan gaji semua pejabat negara. Sebab, pihaknya telah mengitung secara detail bahwa Indonesia ke depan mampu meningkatkan gaji pejabat negara.

Baca Juga  Ibu yang Bunuh Anak Kandung di Perumahan Elite Bekasi Sempat Tertawa Saat Diperiksa Polisi

“Kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara, kita mampu. Saya sudah itung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya, bukan negara miskin, kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem,” ujar Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut.

Meski demikian, untuk mewujudkan hal itu, semua undang-undang harus ditegakkan. Contohnya aturan yang berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Prabowo bahkan setuju apabila terdapat pejabat yang tak jujur mengisi LHKPN agar mendapat sanksi.

“Seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat, karena itu saya sangat dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanski mana kala LHKPN tidak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan,” tegas dia. (rsy/sumutterkini.com)

Berita Terkait

RSUP HAM Rawat Dua Jenazah Pasien Tanpa Identitas dan Keluarga
Ditjenpas Luncurkan Standar dan Modul Perlakuan Anak Kasus Terorisme
Hotman Paris Sebut Ada Kemungkinan Pegi Diputus Tak Bersalah di Kasus Vina
RSUD Pirngadi Bakal Implementasikan Sistem KRIS di 2025
Lamno Aceh Jaya Diguncang Gempa Tektonik Berkekuatan M4.6
Insiden Kecelakaan Kerja di Aqua Farm, Tim Labfor Polda Sumut Lakukan Olah TKP Ulang
Aceh Besar Diguncang Gempa Tektonik Berkekuatan 3,5 Magnitudo
Kasus Peredaran Senpi Ilegal di Jayapura, Oknum PNS di Papua Ditangkap

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 17:54 WIB

RSUP HAM Rawat Dua Jenazah Pasien Tanpa Identitas dan Keluarga

Rabu, 12 Juni 2024 - 19:48 WIB

Ditjenpas Luncurkan Standar dan Modul Perlakuan Anak Kasus Terorisme

Selasa, 11 Juni 2024 - 23:04 WIB

Hotman Paris Sebut Ada Kemungkinan Pegi Diputus Tak Bersalah di Kasus Vina

Selasa, 11 Juni 2024 - 11:13 WIB

RSUD Pirngadi Bakal Implementasikan Sistem KRIS di 2025

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:45 WIB

Lamno Aceh Jaya Diguncang Gempa Tektonik Berkekuatan M4.6

Senin, 10 Juni 2024 - 20:38 WIB

Insiden Kecelakaan Kerja di Aqua Farm, Tim Labfor Polda Sumut Lakukan Olah TKP Ulang

Senin, 10 Juni 2024 - 16:07 WIB

Aceh Besar Diguncang Gempa Tektonik Berkekuatan 3,5 Magnitudo

Minggu, 9 Juni 2024 - 12:44 WIB

Kasus Peredaran Senpi Ilegal di Jayapura, Oknum PNS di Papua Ditangkap

Berita Terbaru