Prabowo Heran Gaji Direksi Perusahaan Lebih Besar dari Panglima TNI hingga Menteri

- Wartawan

Rabu, 17 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Prabowo: Kalau Saya Dapat Mandat Saya Akan Perbaiki Kualitas Hidup TNI-Polri. (Foto: YouTube KPU)

Prabowo: Kalau Saya Dapat Mandat Saya Akan Perbaiki Kualitas Hidup TNI-Polri. (Foto: YouTube KPU)

Sumutterkini.com, JAKARTACalon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto heran gaji direksi perusahaan swasta dan BUMN lebih besar dibanding gaji seorang Panglima TNI dan menteri.

Menurut Prabowo, setiap pejabat negara seperti Panglima TNI dan menteri yang memegang anggaran besar sudah seharusnya kondisi kualitas hidup dan penghasilannya sesuai.

Prabowo menyebut besarnya pendapatan seorang pejabat negara tak lain untuk menciptakan sistem sekaligus pendekatan realistis guna menghindari perilaku koruptif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai. Sekarang direksi perusahaan swasta bahkan perusahaan BUMN gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran triliunan,” kata Prabowo dalam pemaparannya di acara ‘Paku Integritas Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden’ di Gedung KPK, Jakarta, dikutip Kompas.com, Rabu (17/1/2024) malam.

Prabowo yakin bahwa pemerintah ke depan bisa membiayai peningkatan gaji semua pejabat negara. Sebab, pihaknya telah mengitung secara detail bahwa Indonesia ke depan mampu meningkatkan gaji pejabat negara.

Baca Juga  Ganjar tentang Cawapres Usai Putusan MK: Semua Punya Peluang

“Kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara, kita mampu. Saya sudah itung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya, bukan negara miskin, kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem,” ujar Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut.

Meski demikian, untuk mewujudkan hal itu, semua undang-undang harus ditegakkan. Contohnya aturan yang berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Prabowo bahkan setuju apabila terdapat pejabat yang tak jujur mengisi LHKPN agar mendapat sanksi.

“Seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat, karena itu saya sangat dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanski mana kala LHKPN tidak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan,” tegas dia. (rsy/sumutterkini.com)

Berita Terkait

Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu, Pakar: Ini Sekedar Game Politik
Rosan Pastikan Prabowo-Gibran Beri Ruang Kepada Anak Muda Membangun Indonesia
2 Caleg Laporkan Dugaan Adanya Jual Beli Suara di Sumsel
Tangis Napi Terorisme Saat Ikrar Setia NKRI di Lapas Madiun
Bercanda Ada Bom, Penumpang Asal Padang Tujuan Sumut Ditangkap di BIM
Harga Beras Sentuh Rp 17.000, Penjual : 25 Tahun Saya Jualan, Ini yang Paling Mahal
BMKG Bantah Angin Kencang di Rancaekek dan Jatinangor Tornado
Dilema Pengusaha Warteg, Ingin Naikkan Harga tapi Takut Pelanggan Kabur

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 20:50 WIB

Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu, Pakar: Ini Sekedar Game Politik

Kamis, 22 Februari 2024 - 20:22 WIB

Rosan Pastikan Prabowo-Gibran Beri Ruang Kepada Anak Muda Membangun Indonesia

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:51 WIB

2 Caleg Laporkan Dugaan Adanya Jual Beli Suara di Sumsel

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:45 WIB

Tangis Napi Terorisme Saat Ikrar Setia NKRI di Lapas Madiun

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:37 WIB

Bercanda Ada Bom, Penumpang Asal Padang Tujuan Sumut Ditangkap di BIM

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:27 WIB

Harga Beras Sentuh Rp 17.000, Penjual : 25 Tahun Saya Jualan, Ini yang Paling Mahal

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:21 WIB

BMKG Bantah Angin Kencang di Rancaekek dan Jatinangor Tornado

Kamis, 22 Februari 2024 - 17:59 WIB

Dilema Pengusaha Warteg, Ingin Naikkan Harga tapi Takut Pelanggan Kabur

Berita Terbaru

Pengembangan Desa Wisata Jangan Abaikan Kearifan Lokal. (Foto: istimewa)

Wisata

Pengembangan Desa Wisata Jangan Abaikan Kearifan Lokal

Kamis, 22 Feb 2024 - 20:11 WIB

Hasanal Mulkan, kuasa hukum dua Caleg di Empat Lawang yang mengaku bahwa adanya jual beli surat suara di TPS saat Pemilu. Temuan itupun kini sudah dilaporkan ke Bawaslu Sumatera Selatan.(KOMPAS.COM/AJI YK PUTRA)

Nasional

2 Caleg Laporkan Dugaan Adanya Jual Beli Suara di Sumsel

Kamis, 22 Feb 2024 - 19:51 WIB

IKRAR SETIA NKRI- Hamrudin, narapidana terorisme (napiter) (tengah) saat mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersama dua napiter lainnya, Bustar bin Tahang, dan Riza Bagus Melian di Lapas Kelas I Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis (22/2/2024).(KOMPAS.com/MUHLIS AL ALAWI)

Nasional

Tangis Napi Terorisme Saat Ikrar Setia NKRI di Lapas Madiun

Kamis, 22 Feb 2024 - 19:45 WIB