PN Jaksel Kabulkan Praperadilan Eddy Hiariej, KPK: Kami Tunggu Risalah Putusan Lengkap

- Wartawan

Rabu, 31 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PN Jaksel Kabulkan Praperadilan Eddy Hiariej, KPK: Kami Tunggu Risalah Putusan Lengkap. (Foto: istimewa)

PN Jaksel Kabulkan Praperadilan Eddy Hiariej, KPK: Kami Tunggu Risalah Putusan Lengkap. (Foto: istimewa)

PN Jaksel Kabulkan Praperadilan Eddy Hiariej, KPK: Kami Tunggu Risalah Putusan Lengkap

Sumutterkini.com, JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menerima permohonan praperadilan Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej.

Dalam putusannya, hakim PN Jaksel berpendapat penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah dan tak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi ini, Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyatakan bahwa KPK menghormati putusan itu.

“Pada prinsipnya sikap kita semua terhadap setiap putusan Majelis Hakim itu menghormatinya. Termasuk dalam sidang praperadilan dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Wamenkumham Sdr EOSH,” katanya dalam keterangannya, mengutip Nusantaraterkini.co, Selasa (30/1/2024).

Meskipun begitu, KPK disebutkannya akan menunggu risalah putusan lengkap sidang praperadilan ini lebih dahulu.

“Untuk kami pelajari guna menentukan langkah-langkah hukum berikutnya,” jelasnya.

Kemudian, Ali menjelaskan KPK dalam penetapan tersangka tentu akan berdasarkan setidaknya dua alat bukti.

Baca Juga  KPK Panggil Dua Pejabat Kementan Terkait Kasus SYL

“Ini telah kami patuhi. Objek sidang praperadilan ini hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tentu tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya,” jelasnya.

Sebelumnya, Eddy, Yosi Andika Mulyadi (pengacara Eddy) dan Yogi Arie Rukmana (asisten pribadi Eddy) mengajukan praperadilan karena tidak terima ditetapkan KPK sebagai tersangka dan gratifikasi kasus dugaan suap senilai Rp8 miliar.

Mereka disebut menerima suap dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan. Sang pemberi suap, Helmut Hermawan sendiri telah menarik permohonan praperadilan ke pengadilan.

Sementara itu, Biro Hukum KPK mengaku penyelidikan dan penyidikan pada dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kemenkumham ini, telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Karena hal ini, KPK meminta hakim menyatakan seluruh tindakan terhadap perkara a quo oleh KPK adalah sah menurut hukum.

(cw2/Sumutterkini.com)

Penulis : Cw2

Editor : Winata

Sumber Berita : Nusantaraterkini.co

Berita Terkait

Komisi VIII DPR Minta Konten Tukar Pasangan Gus Samsudin Ditarik dari Kanal Publik
Peristiwa Pergerakan Tanah di Bandung Barat Rusak Rumah Hingga Gedung Sekolah
Bagaimana Peluang Kursi DPR dan Caleg di Dapil Sumut I?
Banjir Kabupaten Cilacap Berangsur Surut, 450 Warga Kembali ke Rumah
MA Tolak Kasasi, Mario Dandy Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara
Harga Ubi Jalar Naik Jadi Rp 5.500 per Kilogram di Magetan, Petani: Ini Termahal
Pertamina Dukung Suplai BBM dan Avtur untuk Ajang Pertamina Grand Prix F1 Powerboat di Danau Toba
Tak Ada Keluarga yang Mengakui, Kakek Sebatang Kara di Semarang Dimakamkan Dinsos

Berita Terkait

Minggu, 3 Maret 2024 - 10:40 WIB

Komisi VIII DPR Minta Konten Tukar Pasangan Gus Samsudin Ditarik dari Kanal Publik

Minggu, 3 Maret 2024 - 09:41 WIB

Peristiwa Pergerakan Tanah di Bandung Barat Rusak Rumah Hingga Gedung Sekolah

Sabtu, 2 Maret 2024 - 20:37 WIB

Bagaimana Peluang Kursi DPR dan Caleg di Dapil Sumut I?

Sabtu, 2 Maret 2024 - 15:14 WIB

Banjir Kabupaten Cilacap Berangsur Surut, 450 Warga Kembali ke Rumah

Sabtu, 2 Maret 2024 - 13:07 WIB

MA Tolak Kasasi, Mario Dandy Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara

Sabtu, 2 Maret 2024 - 12:17 WIB

Harga Ubi Jalar Naik Jadi Rp 5.500 per Kilogram di Magetan, Petani: Ini Termahal

Jumat, 1 Maret 2024 - 19:07 WIB

Pertamina Dukung Suplai BBM dan Avtur untuk Ajang Pertamina Grand Prix F1 Powerboat di Danau Toba

Jumat, 1 Maret 2024 - 18:38 WIB

Tak Ada Keluarga yang Mengakui, Kakek Sebatang Kara di Semarang Dimakamkan Dinsos

Berita Terbaru

Ketua MPR Dorong Notaris untuk Terapkan Cyber Notary. (Foto: istimewa)

Teknologi

Ketua MPR Dorong Notaris untuk Terapkan Cyber Notary

Minggu, 3 Mar 2024 - 09:55 WIB