Sumutterkini.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan akan tetap fokus memperjuangkan kepentingan rakyat jika bergabung ke dalam pemerintahan ataupun menjadi oposisi.
“Bagi kami ketika berada di dalam maupun di luar kita fokus,” kata Juru Bicara PKS Pipin Sopian dalam program Satu Meja The Forum seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Kamis (2/5/2024).
Pipin mengatakan, dari pengalaman selama 10 tahun berada di dalam pemerintah dan hampir 10 tahun menjadi oposisi membuat PKS bisa memahami jika tidak ikut bergabung ke pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia melanjutkan, PKS juga menyadari ajakan yang dilontarkan Prabowo tidak harus diartikan berada di dalam pemerintahan.
“Makanya kader PKS ketika menjabat pasti mereka berhenti dari kepengurusan partai. Jadi kami tidak dalam posisi berebut menteri, karena kami belum memutuskan,” ujar Pipin.
“Kami setuju bahasa merangkul semua tidak harus berada di dalam, harus ada yang di luar sebagai kepantasan demokrasi,” sambung Pipin.
Pipin menyampaikan, saat ini posisi PKS tetap sebagai oposisi sampai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Setelah itu, langkah PKS terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran akan diputuskan dalam musyawarah Majelis Syura PKS.
Jika diputuskan berada di luar pemerintahan, PKS akan bekerja sebagai corong aspirasi masyarakat yang mengkritik kebijakan dan kinerja pemerintah.
Sebaliknya, jika diputuskan mendukung pemerintah Prabowo-Gibran, PKS akan bekerja maksimal seperti yang dilakukan dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebelumnya diberitakan, terdapat 3 partai politik yang disebut-sebut ingin merapat ke kubu Prabowo-Gibran. Mereka adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Padahal ketiga partai itu membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan mengusung calon presiden-calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan berhadap-hadapan dengan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Akan tetapi, Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) belum memutuskan apakah mereka akan menerima ketiga partai itu.
Di sisi lain, terdapat gejolak dari salah satu anggota KIM, yakni Partai Gelora, mengenai kabar upaya menjalin komunikasi antara PKS dan Prabowo.
Partai Gelora bereaksi keras dan menolak jika PKS hendak merapat ke kubu Prabowo-Gibran, dengan alasan perbedaan sikap politik sejak Pilpres 2024.
Sejumlah tokoh Partai Gelora merupakan mantan kader PKS seperti Anis Matta, Fahri Hamzah, dan Mahfuz Sidik. (rsy/sumutterkini.com)
