Penuhi Hak Pilih Bagi Warga Binaan, KPU, Disdukcapil dan Kemenkumham DKI Jakarta Bersinergi

- Wartawan

Rabu, 7 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penuhi Hak Pilih Bagi Warga Binaan, KPU, Disdukcapil dan Kemenkumham DKI Jakarta Bersinergi. (Foto: istimewa)

Penuhi Hak Pilih Bagi Warga Binaan, KPU, Disdukcapil dan Kemenkumham DKI Jakarta Bersinergi. (Foto: istimewa)

Penuhi Hak Pilih Bagi Warga Binaan, KPU, Disdukcapil dan Kemenkumham DKI Jakarta Bersinergi

Sumutterkini.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta bersinergi untuk menyelenggarakan pemilu umum yang ditujukan bagi warga binaan.

Hal ini mereka sampaikan saat menggelar konferensi pers di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Rabu (7/2/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun. Selain itu turut hadir Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata dan Kepala Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin.

Dalam kesempatannya, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menyampaikan kesiapan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan layanan pindah memilih dan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Dia juga menyajikan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara secara berjenjang yang telah dilakukan
oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin menyampaikan tertib administrasi kependudukan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

“Sinergi dengan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah lama terjalin dan kami lanjutkan dalam memastikan data para warga binaan di Lapas dan rutan serta anak didik LPKA di lingkungan DKI Jakarta,” jelasnya.

Selain itu, sambungnya, Disdukcapil DKI Jakarta menjamin blanko KTP aman, sehingga tidak perlu lagi menggunakan surat keterangan (suket).

“Apabila masih tetap tidak memiliki KTP maka IKD/identitas kependudukan digital serta biodata terbitan dukcapil bisa digunakan pada saat pencoblosan nanti,” jelasnya.

Baca Juga  KPU: Debat Keempat Capres-cawapres 2024 Akan Dilaksanakan di JCC

Sedangkan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta sendiri memastikan seluruh data warga binaan tersampaikan dengan akurat dan tepat waktu di seluruh TPS khusus.

Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun menyebutkan pihaknya telah melaksanakan pemantauan bersama Tim Satgas Netralitas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang telah dikukuhkan pada Januari lalu serta telah menyelenggarakan simulasi pelaksanaan Pemilu pada Lapas/Rutan/LPKA.

“Kami dan jajaran telah menyusun strategi agar proses pemungutan suara pada TPS Khusus berjalan dengan lancar dan efisien,” ujarnya.

Dia pun menegaskan komitmen Kanwil Kemenkumham untuk mendukung kelancaran proses pemilihan umum di wilayahnya.

“Data pemilih di TPS Lokasi Khusus untuk mengakomodir pemilih atau warga binaan yang sedang menjalani masa pidana di dalam Lapas/Rutan/LPKA dan tidak dicabut hak pilihnya oleh Pengadilan,” tandasnya.

Ibnu memaparkan, adapun jumlah warga binaan yang terdata sebagai pemilih pada Lapas/Rutan/LPKA di wilayah DKI Jakarta per tanggal 6 Februari 2024 berjumlah 14.291 orang dari jumlah Warga Binaan 15.040 orang (95,01%) Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah mempersiapkan dan memfasilitasi TPS di lokasi khusus di Lapas/Rutan/LPKA sejumlah 56.

Ibnu menyatakan bahwa Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta memberikan apresiasi kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta atas sinergitas dan kolaborasi yang efektif dalam pemenuhan hak pilih warga binaan dalam Pemilu Tahun 2024.

“Tim Satgas Netralitas Kanwil
Kemenkumham DKI Jakarta akan memantau langsung pelaksanaan pemilu di 8 Lapas/Rutan/LPKA di wilayah DKI Jakarta,” pungkasnya.

(cw1/Sumutterkini.com)

Penulis : Cw1

Editor : Winata

Berita Terkait

Ditjenpas Luncurkan Standar dan Modul Perlakuan Anak Kasus Terorisme
Hotman Paris Sebut Ada Kemungkinan Pegi Diputus Tak Bersalah di Kasus Vina
Kasus Peredaran Senpi Ilegal di Jayapura, Oknum PNS di Papua Ditangkap
20 Warga Binaan Lapas Cipinang Peroleh Sertifikat Keterampilan Komputer dan Desain Grafis
Upaya Penyelundupan 195 Butir Obat Terlarang Digagalkan Petugas Lapas Kelas IIB Brebes
Gunung Marapi Kembali Erupsi, Dentuman Terdengar Hingga Bukittinggi, Status Level III
Pantai Barat Simeuleu Diguncang Gempa Bumi Tektonik M6,2, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami
1.270 Jiwa Masih Mengungsi Akibat Longsor di Kabupaten Mamasa

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 19:48 WIB

Ditjenpas Luncurkan Standar dan Modul Perlakuan Anak Kasus Terorisme

Selasa, 11 Juni 2024 - 23:04 WIB

Hotman Paris Sebut Ada Kemungkinan Pegi Diputus Tak Bersalah di Kasus Vina

Minggu, 9 Juni 2024 - 12:44 WIB

Kasus Peredaran Senpi Ilegal di Jayapura, Oknum PNS di Papua Ditangkap

Minggu, 2 Juni 2024 - 14:09 WIB

20 Warga Binaan Lapas Cipinang Peroleh Sertifikat Keterampilan Komputer dan Desain Grafis

Sabtu, 1 Juni 2024 - 10:50 WIB

Upaya Penyelundupan 195 Butir Obat Terlarang Digagalkan Petugas Lapas Kelas IIB Brebes

Kamis, 30 Mei 2024 - 15:07 WIB

Gunung Marapi Kembali Erupsi, Dentuman Terdengar Hingga Bukittinggi, Status Level III

Selasa, 28 Mei 2024 - 20:57 WIB

Pantai Barat Simeuleu Diguncang Gempa Bumi Tektonik M6,2, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Jumat, 24 Mei 2024 - 11:19 WIB

1.270 Jiwa Masih Mengungsi Akibat Longsor di Kabupaten Mamasa

Berita Terbaru