KPU: UU Pemilu Memperbolehkan Presiden Ikuti Kampanye Asal Memenuhi Syarat

- Wartawan

Kamis, 25 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPU: UU Pemilu Memperbolehkan Presiden Ikuti Kampanye Asal Memenuhi Syarat. (Foto: Nusantaraterkini.co)

KPU: UU Pemilu Memperbolehkan Presiden Ikuti Kampanye Asal Memenuhi Syarat. (Foto: Nusantaraterkini.co)

KPU: UU Pemilu Memperbolehkan Presiden Ikuti Kampanye Asal Memenuhi Syarat

Sumutterkini.com, JAKARTA Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Kholik mengatakan Undang-Undang (UU) Pemilu memperbolehkan seseorang dengan jabatan presiden mengikuti kampanye.

Namun, ia mengungkapkan hal ini harus tetap memenuhi syarat pada UU Pemilu Pasal 281 Ayat 1.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan untuk tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan dan (presiden harus) menjalani cuti di luar tanggungan negara,” kata Idham mengutip nusantaraterkini.co, Kamis (25/1/2024).

Sementara itu, terkait fasilitas pengamanan, boleh saja digunakan oleh presiden dan menteri pada saat berkampanye, karena hal itu dikecualikan oleh UU Pemilu.

“UU Pemilu telah mengatur demikian, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

UU Pemilu ini dijelaskannya telah diundangkan pada 15 Agustus 2017 dan sampai saat ini belum ada Putusan MK yang menyatakan norma tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Baca Juga  Harga Emas Antam Bangkit, Naik Rp6.000 ke Level Rp1.136.000

Kemudian Idham menunjukan hal ini juga diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 15 Tahun 2023 pasal 62 yang berisikan kampanye bisa dilakukan oleh pejabat negara, asalkan sesuai dengan UU Pemilu.

“(Ayat 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat satu termasuk ketentuan mengenai hak pejabat negara melaksanakan Kampanye Pemilu, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik atau bukan anggota partai politik, kewajiban memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, dan larangan penggunaan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon (paslon) dalam kontestasi Pemilu 2024.

Menurut Presiden Jokowi, hal ini bisa dilakukan karena presiden termasuk pejabat negara atau pejabat politik, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

(cw2/Sumutterkini.com)

Penulis : Cw2

Editor : Winata

Sumber Berita : Nusantaraterkini.co

Berita Terkait

SOKSI Sumut: Hasto Jangan Kurang Ajar ke Presiden Jokowi
Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman
Ditanya Rencana Pertemuan dengan Megawati, Prabowo Hanya Lambaikan Tangan
Kapolres Nias dan Ketua Bhayangkari Kunjungi Pos Pengamanan Idul Fitri
Prabowo Tunggu dan Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024
Soal Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, PKB: 1000 Persen Enggak Betul
Prabowo: Para Pemimpin Bersatu, Indonesia Siap Hadapi Tantangan Besar
DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta, Fraksi PKS Menolak

Berita Terkait

Senin, 15 April 2024 - 23:20 WIB

SOKSI Sumut: Hasto Jangan Kurang Ajar ke Presiden Jokowi

Senin, 15 April 2024 - 22:22 WIB

Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Kamis, 11 April 2024 - 23:25 WIB

Ditanya Rencana Pertemuan dengan Megawati, Prabowo Hanya Lambaikan Tangan

Senin, 8 April 2024 - 17:21 WIB

Kapolres Nias dan Ketua Bhayangkari Kunjungi Pos Pengamanan Idul Fitri

Senin, 1 April 2024 - 22:30 WIB

Prabowo Tunggu dan Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Senin, 1 April 2024 - 15:05 WIB

Soal Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, PKB: 1000 Persen Enggak Betul

Sabtu, 30 Maret 2024 - 09:07 WIB

Prabowo: Para Pemimpin Bersatu, Indonesia Siap Hadapi Tantangan Besar

Kamis, 28 Maret 2024 - 12:28 WIB

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta, Fraksi PKS Menolak

Berita Terbaru

BPJS: Banyak Anak Baru Lahir Belum Miliki NIK. (Foto: Nusantaraterkini.co)

Medan

BPJS: Banyak Anak Baru Lahir Belum Miliki NIK

Selasa, 16 Apr 2024 - 22:15 WIB

Hari Pertama Kerja, Pegawai RSU Haji Hadir 100 Persen. (Foto: istimewa)

Berita

Hari Pertama Kerja, Pegawai RSU Haji Hadir 100 Persen

Selasa, 16 Apr 2024 - 18:59 WIB