KPK Tetap Proses Kasus Dugaan Korupsi di Kemenkumham Pasca Putusan Praperadilan PN Jaksel

- Wartawan

Kamis, 1 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPK Tetap Proses Kasus Dugaan Korupsi di Kemenkumham Pasca Putusan Praperadilan PN Jaksel. (Foto: Nusantaraterkini.co)

KPK Tetap Proses Kasus Dugaan Korupsi di Kemenkumham Pasca Putusan Praperadilan PN Jaksel. (Foto: Nusantaraterkini.co)

KPK Tetap Proses Kasus Dugaan Korupsi di Kemenkumham Pasca Putusan Praperadilan PN Jaksel

Sumutterkini.com, JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tetap memproses kasus dugaan korupsi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pasca putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

“Setelah KPK melakukan analisis mendalam dan dibahas dalam satu forum bersama seluruh pimpinan, struktural penindakan dan tim Biro Hukum KPK, telah diputuskan bahwa KPK tetap melanjutkan penanganan perkara tersebut,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, mengutip Nusantaraterkini.co, Rabu (1/2/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ali menjelaskan, kasus ini dilanjutkan dengan melakukan proses dan prosedur administrasi penanganan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, sambungnya, sesuai ketentuan hukum, praperadilan hanya menguji aspek formil. Hal yang sama terjadi pada putusan praperadilan PN Jaksel.

“Dan KPK hormati putusan Hakim tersebut sebagai bagian kontrol pada proses penyelesaian perkara pidana korupsi,” tuturnya.

Baca Juga  KPK periksa empat tersangka korupsi Gereja Kingmi Mile 32 Mimika

Namun, ungkapnya, substansi materiil dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara tersebut tentu hingga kini belum diuji di peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Dan juga sama sekali tidak menjadi materi pertimbangan hakim pra peradilan yang diajukan pemohon EOSH (Edward Omar Sharif Hiariej),” tandasnya.

Diketahui, PN Jaksel telah menerima permohonan praperadilan Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej.

Dalam putusannya, hakim PN Jaksel berpendapat penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah dan tak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sebelumnya, Eddy, Yosi Andika Mulyadi (pengacara Eddy), dan Yogi Arie Rukmana (asisten pribadi Eddy) mengajukan praperadilan karena tidak terima ditetapkan KPK sebagai tersangka dan gratifikasi kasus dugaan suap senilai Rp8 miliar.

Mereka disebut menerima suap dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan yang kemudian membuat KPK menjadikan mereka sebagai tersangka.

(cw2/Sumutterkini.com)

Penulis : Cw2

Editor : Winata

Sumber Berita : Nusantaraterkini.co

Berita Terkait

2 Caleg Laporkan Dugaan Adanya Jual Beli Suara di Sumsel
Tangis Napi Terorisme Saat Ikrar Setia NKRI di Lapas Madiun
Bercanda Ada Bom, Penumpang Asal Padang Tujuan Sumut Ditangkap di BIM
Harga Beras Sentuh Rp 17.000, Penjual : 25 Tahun Saya Jualan, Ini yang Paling Mahal
BMKG Bantah Angin Kencang di Rancaekek dan Jatinangor Tornado
Dilema Pengusaha Warteg, Ingin Naikkan Harga tapi Takut Pelanggan Kabur
Dilantik jadi Menkopolhukam, Ini Pesan Komisi III ke Hadi Tjahjanto
Bamsoet Apresiasi Ditandatanganinya Perpres Hak Cipta Penerbit di Hari Pers Nasional

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:51 WIB

2 Caleg Laporkan Dugaan Adanya Jual Beli Suara di Sumsel

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:45 WIB

Tangis Napi Terorisme Saat Ikrar Setia NKRI di Lapas Madiun

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:37 WIB

Bercanda Ada Bom, Penumpang Asal Padang Tujuan Sumut Ditangkap di BIM

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:27 WIB

Harga Beras Sentuh Rp 17.000, Penjual : 25 Tahun Saya Jualan, Ini yang Paling Mahal

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:21 WIB

BMKG Bantah Angin Kencang di Rancaekek dan Jatinangor Tornado

Kamis, 22 Februari 2024 - 17:59 WIB

Dilema Pengusaha Warteg, Ingin Naikkan Harga tapi Takut Pelanggan Kabur

Rabu, 21 Februari 2024 - 18:55 WIB

Dilantik jadi Menkopolhukam, Ini Pesan Komisi III ke Hadi Tjahjanto

Selasa, 20 Februari 2024 - 22:20 WIB

Bamsoet Apresiasi Ditandatanganinya Perpres Hak Cipta Penerbit di Hari Pers Nasional

Berita Terbaru

Pengembangan Desa Wisata Jangan Abaikan Kearifan Lokal. (Foto: istimewa)

Wisata

Pengembangan Desa Wisata Jangan Abaikan Kearifan Lokal

Kamis, 22 Feb 2024 - 20:11 WIB

Hasanal Mulkan, kuasa hukum dua Caleg di Empat Lawang yang mengaku bahwa adanya jual beli surat suara di TPS saat Pemilu. Temuan itupun kini sudah dilaporkan ke Bawaslu Sumatera Selatan.(KOMPAS.COM/AJI YK PUTRA)

Nasional

2 Caleg Laporkan Dugaan Adanya Jual Beli Suara di Sumsel

Kamis, 22 Feb 2024 - 19:51 WIB

IKRAR SETIA NKRI- Hamrudin, narapidana terorisme (napiter) (tengah) saat mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersama dua napiter lainnya, Bustar bin Tahang, dan Riza Bagus Melian di Lapas Kelas I Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis (22/2/2024).(KOMPAS.com/MUHLIS AL ALAWI)

Nasional

Tangis Napi Terorisme Saat Ikrar Setia NKRI di Lapas Madiun

Kamis, 22 Feb 2024 - 19:45 WIB