KPK Tegaskan Kasus Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemnaker Tak Terkait dengan Tahun Politik

- Wartawan

Jumat, 26 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPK Tegaskan Kasus Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemnaker Tak Terkait dengan Tahun Politik. (Foto: Nusantaraterkini.co)

KPK Tegaskan Kasus Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemnaker Tak Terkait dengan Tahun Politik. (Foto: Nusantaraterkini.co)

KPK Tegaskan Kasus Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemnaker Tak Terkait dengan Tahun Politik

Sumutterkini.com, JAKARTA Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Mawarta menegaskan, kasus pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnaker) tak terkait dengan tahun politik.

“Penanganan perkara ini sama setelah nggak ada hubungannya apa kontestasi salah satu calon atau terkait dengan tahun politik,” katanya pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, mengutip Nusantaraterkini.co, Kamis (25/1/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penyelidikan kasus ini sendiri disebutkannya sudah cukup lama. Menurutnya kasus ini sudah diselidiki sejak 2019.

“Karena artinya kan jauh tahun 2020, dia ada Covid-19 ya sempat terhenti hampir dua tahun. Kemudian dilanjutkan lagi sampai kemudian penyidik menemukan bukti yang cukup. Sehingga dilakukan expose itu awal-awal 2023 nggak salah itu sekitar bulan Maret,” jelasnya.

Baca Juga  KPK Geledah Rumah Saksi Dugaan TPPU SYL, Hanan Supangkat

Kemudian ia menyebutkan bahwa Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) terbit pada Maret 2023 setelah melakukan penyidikan dua tahun lebih karena kendala Covid-19.

“Ya jauh sebelum rame-rame pada pencalonan-pencalonan itu sendiri kan. kemudian penyindikan sprindiknya itu terbit Juni 2023. Tapi seingat saya jauh sebelum rame -rame menyangkut pencapresan atau apapun itu,” terangnya.

Diketahui, KPK telah mengumumkan tiga tersangka atas Kasus Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemnaker. Para tersangka tersebut adalah  Reyna Usman, I Nyoman Darmanta, dan Karunia.

Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(cw2/Sumutterkini.com)

Penulis : Cw2

Editor : Winata

Sumber Berita : Nusantaraterkini.co

Berita Terkait

Konflik Iran-Israel, Kemenaker Pantau Situasi di Timur Tengah
50.000 Warga di Lebong Bengkulu Terendam Banjir, 2 Kecamatan Terisolasi
Usai Lebaran, AHY Keliling Indonesia Bereskan Kasus Mafia Tanah
H+6 Lebaran, Stasiun Pasar Senen Masih Dipadati Pemudik yang Baru Mau Pulang Kampung
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa
Jumlah Korban Tewas Tanah Longsor di Tana Toraja jadi 20 Orang
Tewas Kecelakaan di Tol Cipali, Rencana Husni Jualan Sate di Jakarta Pupus
Sebelum Tewas Tenggelam di Sungai, Jabarudin Sempat Teriak Minta Tolong

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 17:29 WIB

50.000 Warga di Lebong Bengkulu Terendam Banjir, 2 Kecamatan Terisolasi

Selasa, 16 April 2024 - 17:03 WIB

Usai Lebaran, AHY Keliling Indonesia Bereskan Kasus Mafia Tanah

Selasa, 16 April 2024 - 16:51 WIB

H+6 Lebaran, Stasiun Pasar Senen Masih Dipadati Pemudik yang Baru Mau Pulang Kampung

Selasa, 16 April 2024 - 16:39 WIB

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Selasa, 16 April 2024 - 09:12 WIB

Jumlah Korban Tewas Tanah Longsor di Tana Toraja jadi 20 Orang

Senin, 15 April 2024 - 22:18 WIB

Tewas Kecelakaan di Tol Cipali, Rencana Husni Jualan Sate di Jakarta Pupus

Senin, 15 April 2024 - 22:13 WIB

Sebelum Tewas Tenggelam di Sungai, Jabarudin Sempat Teriak Minta Tolong

Senin, 15 April 2024 - 22:09 WIB

RI Tak Impor Minyak dari Iran, tapi Ada Potensi Gangguan Rantai Pasok

Berita Terbaru

BPJS: Banyak Anak Baru Lahir Belum Miliki NIK. (Foto: Nusantaraterkini.co)

Medan

BPJS: Banyak Anak Baru Lahir Belum Miliki NIK

Selasa, 16 Apr 2024 - 22:15 WIB

Hari Pertama Kerja, Pegawai RSU Haji Hadir 100 Persen. (Foto: istimewa)

Berita

Hari Pertama Kerja, Pegawai RSU Haji Hadir 100 Persen

Selasa, 16 Apr 2024 - 18:59 WIB