KPK: Ribka Tjiptaning Hadir Untuk Dikonfirmasi Sebagai Mitra Kerja Ketua Komisi IX dengan Kemenaker

- Wartawan

Kamis, 1 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPK: Ribka Tjiptaning Hadir Untuk Dikonfirmasi Sebagai Mitra Kerja Ketua Komisi IX dengan Kemenaker. (Foto: Nusantaraterkini.co)

KPK: Ribka Tjiptaning Hadir Untuk Dikonfirmasi Sebagai Mitra Kerja Ketua Komisi IX dengan Kemenaker. (Foto: Nusantaraterkini.co)

KPK: Ribka Tjiptaning Hadir Untuk Dikonfirmasi Sebagai Mitra Kerja Ketua Komisi IX dengan Kemenaker

Sumutterkini.com, JAKARTA Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ribka Tjiptaning terpantau menghadiri pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan, Ribka dipanggil untuk dikonfirmasi sebagai mitra kerja Ketua Komisi IX DPR RI dengan Kemenaker.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saksi Ribka Tjiptaning Anggota DPR tadi sudah hadir hari ini dikonfirmasi antara lain terkait dengan mitra kerja waktu itu kan sebagai mitra kerja Ketua Komisi IX dengan Kemenaker saat itu,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, mengutip Nusantaraterkini.co, Kamis (1/2/2024).

Ali mengungkapkan, pentingnya saksi ini hadir, karena KPK memiliki informasi ada dugaan pihak tertentu yang kemudian menjadi perantara dalam kasus ini.

“Untuk mendapatkan atau merekomendasikan vendor atau pun kontraktor yang akhirnya mengerjakan proyek pengadaan proteksi TKI di Kemenaker tersebut yang dugaannya kemudian bermasalah dengan kerugian negara Rp17 miliar sekian,” jelasnya.

Kemudian, hal ini ditegaskannya tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan politik, apalagi kriminalisasi.

“Pertanyaannya kok tahun 2012 baru sekarang, tahun 2012 itu waktunya, nah masuk ke KPK, laporannya itu kan dua atau tiga tahun yang lalu, sehingga kemudian kan diselesaikan oleh KPK, bahkan kemudian dilakukan penanganan, setelah mendapatkan data perhitungan kerugian negaranya dari BPK,” jelasnya.

Sementara itu, berbicara norma hukum, diungkapkannya, bahkan proses hukum bisa berjalan sampai ke 18 tahun.

Baca Juga  KPK Dalami Dugaan Kasus Jual Beli Jabatan di Pemprov Maluku Utara

“18 tahun yang lalu, kalau laporannya masuk ke KPK hari ini, maka diselesaikan KPK per hari ini bisa, karena batasannya memang 18 tahun,” tuturnya.

Karenanya, KPK membantah hal ini adalah bentuk kriminalisasi. Ia mengatakan hal ini murni proses penegakan hukum.

“Berulang kali sudah dijelaskan dan sudah disampaikan bahwa kami sedang menyelesaikan perkara ini karena ada laporan masyarakat yang kemudian kami tidak lanjuti dengan dugaan kerugian keuangan negara,” terangnya.

Kemudian, Ali mengaku KPK akan mendalami lebih lanjut dari keterangan Ribka Tjiptaning yang mendukung proses-proses yang sedang KPK lakukan.

“Karena tentu ini proses panjang yang sudah kami lakukan dari proses penyelidikan, penyidikan, kemudian kami menemukan beberapa fakta-fakta dan harus dikonfirmasi kepada saksi Ibu Ribka Tjiptaning ini,” tandasnya.

Sebelumnya, KPK telah mengumumkan tiga tersangka dalam kasus pengadaan sistem proteksi TKI tahun 2012 di Kemenaker.

Para tersangka tersebut adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker periode 2011-2015 Reyna Usman (RU), Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) I Nyoman Darmanta (IND), dan Direktur PT AIM Karunia (KRN).

Diketahui, ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(cw2/Sumutterkini.com)

Penulis : Cw2

Editor : Winata

Sumber Berita : Nusantaraterkini.co

Berita Terkait

2 Caleg Laporkan Dugaan Adanya Jual Beli Suara di Sumsel
Tangis Napi Terorisme Saat Ikrar Setia NKRI di Lapas Madiun
Bercanda Ada Bom, Penumpang Asal Padang Tujuan Sumut Ditangkap di BIM
Harga Beras Sentuh Rp 17.000, Penjual : 25 Tahun Saya Jualan, Ini yang Paling Mahal
BMKG Bantah Angin Kencang di Rancaekek dan Jatinangor Tornado
Dilema Pengusaha Warteg, Ingin Naikkan Harga tapi Takut Pelanggan Kabur
Dilantik jadi Menkopolhukam, Ini Pesan Komisi III ke Hadi Tjahjanto
Bamsoet Apresiasi Ditandatanganinya Perpres Hak Cipta Penerbit di Hari Pers Nasional

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:51 WIB

2 Caleg Laporkan Dugaan Adanya Jual Beli Suara di Sumsel

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:45 WIB

Tangis Napi Terorisme Saat Ikrar Setia NKRI di Lapas Madiun

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:37 WIB

Bercanda Ada Bom, Penumpang Asal Padang Tujuan Sumut Ditangkap di BIM

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:27 WIB

Harga Beras Sentuh Rp 17.000, Penjual : 25 Tahun Saya Jualan, Ini yang Paling Mahal

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:21 WIB

BMKG Bantah Angin Kencang di Rancaekek dan Jatinangor Tornado

Kamis, 22 Februari 2024 - 17:59 WIB

Dilema Pengusaha Warteg, Ingin Naikkan Harga tapi Takut Pelanggan Kabur

Rabu, 21 Februari 2024 - 18:55 WIB

Dilantik jadi Menkopolhukam, Ini Pesan Komisi III ke Hadi Tjahjanto

Selasa, 20 Februari 2024 - 22:20 WIB

Bamsoet Apresiasi Ditandatanganinya Perpres Hak Cipta Penerbit di Hari Pers Nasional

Berita Terbaru

Pengembangan Desa Wisata Jangan Abaikan Kearifan Lokal. (Foto: istimewa)

Wisata

Pengembangan Desa Wisata Jangan Abaikan Kearifan Lokal

Kamis, 22 Feb 2024 - 20:11 WIB

Hasanal Mulkan, kuasa hukum dua Caleg di Empat Lawang yang mengaku bahwa adanya jual beli surat suara di TPS saat Pemilu. Temuan itupun kini sudah dilaporkan ke Bawaslu Sumatera Selatan.(KOMPAS.COM/AJI YK PUTRA)

Nasional

2 Caleg Laporkan Dugaan Adanya Jual Beli Suara di Sumsel

Kamis, 22 Feb 2024 - 19:51 WIB

IKRAR SETIA NKRI- Hamrudin, narapidana terorisme (napiter) (tengah) saat mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersama dua napiter lainnya, Bustar bin Tahang, dan Riza Bagus Melian di Lapas Kelas I Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis (22/2/2024).(KOMPAS.com/MUHLIS AL ALAWI)

Nasional

Tangis Napi Terorisme Saat Ikrar Setia NKRI di Lapas Madiun

Kamis, 22 Feb 2024 - 19:45 WIB