KPK: Dugaan Kasus Suap di Labuhanbatu Diduga Berasal Dari Proyek Pengadaan

- Wartawan

Jumat, 12 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPK: Dugaan Kasus Suap di Labuhanbatu Diduga Berasal Dari Proyek Pengadaan. (nusantaraterkini.co)

KPK: Dugaan Kasus Suap di Labuhanbatu Diduga Berasal Dari Proyek Pengadaan. (nusantaraterkini.co)

KPK: Dugaan Kasus Suap di Labuhanbatu Diduga Berasal Dari Proyek Pengadaan

Sumutterkini.com, JAKARTA Dugaan kasus suap di Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut) yang menyeret nama Bupati Kabupaten Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga (EAR), diduga berasal dari proyek pengadaan.

Hal ini dijelaskan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada konferensi pers di Gedung KPK, Jumat (12/1/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kabupaten Labuhanbatu menganggarkan pendapatan dan belanja dalam APBD TA 2023 dengan rincian anggaran pendapatan sebesar Rp1,4 triliun dan anggaran belanja sebesar Rp1,4 triliun. Sedangkan untuk APBD TA 2024 dengan rincian anggaran pendapatan sebesar Rp1,4 triliun dan anggaran belanja sebesar Rp1,4 triliun,” kata Ghufron mengutip Nusantaraterkini.co.

Dengan anggaran itu, EAR yang menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu, jelasnya, melakukan intervensi dan ikut secara aktif dalam berbagai proyek pengadaan. Proyek yang menjadi perhatian EAR di antaranya bertempat di Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Khusus di Dinas PUPR yaitu proyek lanjutan peningkatan jalan Sei Rakyat – Sei Berombang, Kecamatan Panai Tengah dan proyek lanjutan peningkatan jalan Sei Tampang – Sidomakmur, Kecamatan Bilah Hilir/Kecamatan Panai Hulu. Dengan besaran nilai pekerjaan kedua proyek tersebut sebesar Rp19,9 M,” jelasnya.

Kemudian, diterangkannya, anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga (RSR) dipilih dan ditunjuk EAR sebagai orang kepercayaan. Hal ini untuk melakukan pengaturan proyek, disertai menunjuk secara sepihak siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan.

Baca Juga  Undang Capres-cawapres Adu Gagasan Antikorupsi, KPK Akui Dapat Restu dari KPU

“Besaran uang dalam bentuk fee yang dipersyaratkan bagi para kontraktor yang akan dimenangkan yaitu 5 persen sampai dengan 15 persen dari besaran anggaran proyek,” tambahnya.

Dalam dua proyek di Dinas PUPR, dijelaskannya, kemenangannya telah diatur. Kontraktor yang sudah dikondisikan untuk dimenangkan adalah dua pihak swasta yakni Fazar Syahputra (FS) dan Efendy Sahputra (ES).

“Untuk dua proyek di Dinas PUPR dimaksud, kontraktor yang dikondisikan untuk dimenangkan yaitu FS dan ES,” tuturnya.

Kemudian sekitar Desember 2023, EAR melalui orang kepercayaannya yaitu RSR meminta agar segera disiapkan sejumlah uang yang diistilahkan sebagai “kirahan” dari para kontraktor yang telah dikondisikan untuk dimenangkan, dalam beberapa proyek di Dinas PUPR.

“Penyerahan uang dari FS dan ES pada RSR kemudian dilaksanakan pada awal Januari 2024 melalui transfer rekening bank atas nama RSR dan juga melalui penyerahan tunai,” tambahnya.

Sebagai bukti permulaan, diterangkannya, besaran uang yang diterima EAR melalui RSR sejumlah sekitar Rp551,5 juta sebagai satu kesatuan dari Rp1,7 miliar. Kemudian, KPK masih akan menelusuri adanya pihak-pihak lain yang diduga juga turut memberikan sejumlah uang pada EAR melalui RAR.

“Selain itu, KPK terbuka untuk terus melakukan pendalaman lebih lanjut kaitan adanya dugaan perbuatan korupsi lain dalam penanganan perkara ini kedepannya,” tandasnya.

(cw2/Sumutterkini.com)

Penulis : Cw2

Editor : Winata

Sumber Berita : Nusantaraterkini.co

Berita Terkait

Komisi VIII DPR Minta Konten Tukar Pasangan Gus Samsudin Ditarik dari Kanal Publik
Peristiwa Pergerakan Tanah di Bandung Barat Rusak Rumah Hingga Gedung Sekolah
Bagaimana Peluang Kursi DPR dan Caleg di Dapil Sumut I?
Banjir Kabupaten Cilacap Berangsur Surut, 450 Warga Kembali ke Rumah
MA Tolak Kasasi, Mario Dandy Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara
Harga Ubi Jalar Naik Jadi Rp 5.500 per Kilogram di Magetan, Petani: Ini Termahal
Pertamina Dukung Suplai BBM dan Avtur untuk Ajang Pertamina Grand Prix F1 Powerboat di Danau Toba
Tak Ada Keluarga yang Mengakui, Kakek Sebatang Kara di Semarang Dimakamkan Dinsos

Berita Terkait

Minggu, 3 Maret 2024 - 10:40 WIB

Komisi VIII DPR Minta Konten Tukar Pasangan Gus Samsudin Ditarik dari Kanal Publik

Minggu, 3 Maret 2024 - 09:41 WIB

Peristiwa Pergerakan Tanah di Bandung Barat Rusak Rumah Hingga Gedung Sekolah

Sabtu, 2 Maret 2024 - 20:37 WIB

Bagaimana Peluang Kursi DPR dan Caleg di Dapil Sumut I?

Sabtu, 2 Maret 2024 - 15:14 WIB

Banjir Kabupaten Cilacap Berangsur Surut, 450 Warga Kembali ke Rumah

Sabtu, 2 Maret 2024 - 13:07 WIB

MA Tolak Kasasi, Mario Dandy Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara

Sabtu, 2 Maret 2024 - 12:17 WIB

Harga Ubi Jalar Naik Jadi Rp 5.500 per Kilogram di Magetan, Petani: Ini Termahal

Jumat, 1 Maret 2024 - 19:07 WIB

Pertamina Dukung Suplai BBM dan Avtur untuk Ajang Pertamina Grand Prix F1 Powerboat di Danau Toba

Jumat, 1 Maret 2024 - 18:38 WIB

Tak Ada Keluarga yang Mengakui, Kakek Sebatang Kara di Semarang Dimakamkan Dinsos

Berita Terbaru

Ketua MPR Dorong Notaris untuk Terapkan Cyber Notary. (Foto: istimewa)

Teknologi

Ketua MPR Dorong Notaris untuk Terapkan Cyber Notary

Minggu, 3 Mar 2024 - 09:55 WIB