Kemenpan RB Koordinasi dengan KPK Perkuat Sistem Informasi dan Pengawasan

- Wartawan

Jumat, 26 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kemenpan RB Koordinasi dengan KPK Perkuat Sistem Informasi dan Pengawasan. (Foto: Nusantaraterkini.co)

Kemenpan RB Koordinasi dengan KPK Perkuat Sistem Informasi dan Pengawasan. (Foto: Nusantaraterkini.co)

Kemenpan RB Koordinasi dengan KPK Perkuat Sistem Informasi dan Pengawasan

Sumutterkini.com, JAKARTA Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat sistem informasi dan pengawasan.

Hal ini disampaikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas pada konferensi pers setelah perilisan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) periode 2023 di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami dengan KPK telah berkoordinasi untuk memperkuat sistem yang dibangun. Salah satunya adalah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terkait dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dengan sistem pelaporan dan lain-lain dari kementerian daerah,” katanya.

Kemudian yang kedua ungkapnya, Kemenpan RB akan terus berkoordinasi untuk memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) para inspektur yang ada di daerah. Hal ini diakuinya tentu akan diperdalam kembali bersama Kemendagri dan KPK.

Selanjutnya, ia menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan untuk memperkuat Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBI).

“Kemarin kendalanya masih belum ada govtech. (Saat ini) presiden baru saja meluncurkan Perpres No. 82 tentang government technology. Yang ini telah ada blueprintnya untuk mempercepat agar menginteroperabilitaskan seluruh aplikasi layanan yang ada di pemerintah, kementerian lembaga, dan pemerintah daerah,” tuturnya.

Baca Juga  KPK Sita Mobil, Moge hingga Rumah Mewah Rafael Alun Trisambodo

Oleh karena itu, dijelaskannya, penyelesaian di Digital ID, kemudian data exchange dan digital payment sedang dikebut untuk diselesaikan.

“Sehingga dengan demikian, ribuan aplikasi ke depan akan mewujud dalam satu portal layanan,” jelasnya.

Sambil menunggu portal layanan nasional selesai, KemenPAN RB dijelaskannya sedang mengintegrasikan layanan ini. Kemudian dalam waktu dekat ia mengaku akan menyampaikan arahan Presiden dan Menteri Negara Koordinator (Menko) agar seluruh Kabupaten/Kota segera mengintegrasikan layanan aplikasi-aplikasi yang banyak.

“Atas saran bapak Presiden kita tidak boleh lagi membuat aplikasi-aplikasi baru, karena pembuatan aplikasi baru akan menyulitkan rakyat untuk mengakses (dan) mendownload aplikasi-aplikasi itu,” tuturnya.

Dengan sistem yang terintegrasi, sambungnya, yang berbasis Digital ID seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) ke depan akan lebih transparan pelayanan publiknya.

“Akan lebih akuntabel dan lebih pasti dan rakyat lebih mendapatkan kepastian. Pastinya lebih murah dari layanan yang diberikan oleh pemerintah,” tandasnya.

Sementara itu, KPK telah merilis hasil SPI periode 2023. Adapun hasil indeks integritas nasional pada survei ini adalah 70,97.

(cw2/Sumutterkini.com)

Penulis : Cw2

Editor : Winata

Sumber Berita : Nusantaraterkini.co

Berita Terkait

2 Caleg Laporkan Dugaan Adanya Jual Beli Suara di Sumsel
Tangis Napi Terorisme Saat Ikrar Setia NKRI di Lapas Madiun
Bercanda Ada Bom, Penumpang Asal Padang Tujuan Sumut Ditangkap di BIM
Harga Beras Sentuh Rp 17.000, Penjual : 25 Tahun Saya Jualan, Ini yang Paling Mahal
BMKG Bantah Angin Kencang di Rancaekek dan Jatinangor Tornado
Dilema Pengusaha Warteg, Ingin Naikkan Harga tapi Takut Pelanggan Kabur
Dilantik jadi Menkopolhukam, Ini Pesan Komisi III ke Hadi Tjahjanto
Bamsoet Apresiasi Ditandatanganinya Perpres Hak Cipta Penerbit di Hari Pers Nasional

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:51 WIB

2 Caleg Laporkan Dugaan Adanya Jual Beli Suara di Sumsel

Kamis, 22 Februari 2024 - 19:45 WIB

Tangis Napi Terorisme Saat Ikrar Setia NKRI di Lapas Madiun

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:37 WIB

Bercanda Ada Bom, Penumpang Asal Padang Tujuan Sumut Ditangkap di BIM

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:27 WIB

Harga Beras Sentuh Rp 17.000, Penjual : 25 Tahun Saya Jualan, Ini yang Paling Mahal

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:21 WIB

BMKG Bantah Angin Kencang di Rancaekek dan Jatinangor Tornado

Kamis, 22 Februari 2024 - 17:59 WIB

Dilema Pengusaha Warteg, Ingin Naikkan Harga tapi Takut Pelanggan Kabur

Rabu, 21 Februari 2024 - 18:55 WIB

Dilantik jadi Menkopolhukam, Ini Pesan Komisi III ke Hadi Tjahjanto

Selasa, 20 Februari 2024 - 22:20 WIB

Bamsoet Apresiasi Ditandatanganinya Perpres Hak Cipta Penerbit di Hari Pers Nasional

Berita Terbaru

Pengembangan Desa Wisata Jangan Abaikan Kearifan Lokal. (Foto: istimewa)

Wisata

Pengembangan Desa Wisata Jangan Abaikan Kearifan Lokal

Kamis, 22 Feb 2024 - 20:11 WIB

Hasanal Mulkan, kuasa hukum dua Caleg di Empat Lawang yang mengaku bahwa adanya jual beli surat suara di TPS saat Pemilu. Temuan itupun kini sudah dilaporkan ke Bawaslu Sumatera Selatan.(KOMPAS.COM/AJI YK PUTRA)

Nasional

2 Caleg Laporkan Dugaan Adanya Jual Beli Suara di Sumsel

Kamis, 22 Feb 2024 - 19:51 WIB

IKRAR SETIA NKRI- Hamrudin, narapidana terorisme (napiter) (tengah) saat mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersama dua napiter lainnya, Bustar bin Tahang, dan Riza Bagus Melian di Lapas Kelas I Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis (22/2/2024).(KOMPAS.com/MUHLIS AL ALAWI)

Nasional

Tangis Napi Terorisme Saat Ikrar Setia NKRI di Lapas Madiun

Kamis, 22 Feb 2024 - 19:45 WIB