Kecurangan Seleksi PPPK Guru di Langkat, LBH Medan Desak Kapolri Copot Kapolda dan Dirkrimsus Polda Sumut

- Wartawan

Kamis, 13 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Para guru honorer sekaligus peserta seleksi PPPK menggelar aksi di depan Polda Sumut, beberapa waktu yang lalu.

Para guru honorer sekaligus peserta seleksi PPPK menggelar aksi di depan Polda Sumut, beberapa waktu yang lalu.

Sumutterkini.com, LANGKAT – Ratusan guru honorer di Langkat, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan kecurangan pada penyelenggaraan seleksi PPPK guru tahun 2023 ke Polda Sumut.

Namun hingga sampai saat ini, polisi belum juga menangkap aktor intelektualnya.

Laporan polisi yang sebelumnya telah dibuat pada 24 Januari 2024 lalu, hanya menetapkan dua orang kepala sekolah sebagai tersangka yaitu, Awaluddin dan Rohayu Ningsih yang merupakan Kepala sekolah di SDN 055975 Pancur Ido, Selapian, dan SDN 056017 Tebing Tanjung Selamat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Parahnya, terhadap kedua tersangka tersebut tidak dilakukan penanahan dengan alasan keduanya kooperatif dan wajib lapor.

Sebagaimana yang disampaikan Kanit Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, AKP Rismanto J Purba saat menerima aksi guru-guru pada 5 Juni 2024 di Polda Sumut.

Hal ini disampaikan oleh LBH Medan selaku pendamping ratusan guru honorer.

LBH Medan juga lsecara tegas mendesak Kapolri untuk mencopot Kapolda Sumut dan Dirkrimsus dari jabatanya.

Seraya mengambil alih kasus PPPK Langkat ke Mabes Polri guna terciptanya keadilan bagi masyarakat khususnya para korban.

“Hal ini menggambarkan jika Polda Sumut tidak profesional dalam menangani kasus PPPK Langkat dan diduga memberikan privilege (Keistimewaan) kepada dua tersangka, serta tebang pilih dalam menegakan hukum” ujar Direktur LBH Medan, Irvan Syahputra, Kamis (13/6/2024).

Lanjut Irvan, LBH Medan menilai jika Polda Sumut telah membuat sejarah terburuk penegakan hukum di Sumut dengan tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan tindak pidana korupsi.

Kedepannya tidak menutup kemungkinan para pelaku Korupsi di Sumut berlaku kooperatif saja biar tidak ditahan.

“LBH Medan sedari awal menduga jika kedua tersangka merupakan tumbal dari aktor intelektualnya. Hal tersebut bukan tanpa alasan dimana keduanya bukanlah Decision Maker (pengambil keputusan), terkait lulus atau tidaknya seorang guru dalam seleksi PPPK Langkat tahun 2023,” ujar Irvan.

Melainkan yang mengambil keputusan, yaitu Plt Bupati Langkat yang pada waktu itu dijabat Syah Afandin, melalui penilaian yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan BKD Langkat sebagaimana PermenpanRB 14 Tahun 2023 jo Kepmendibud Riset dan Teknologi Nomor 298 jo KepmenpanRB Nomor 649 Tahun 2023.

Baca Juga  BPBD Jatim : Gempa Tuban Rusak 14 Bangunan, 3 di Antaranya Rumah Sakit

Tidak hanya itu ketidakprofesionalan Polda Sumut, terlihat jelas ketika AKP Rismanto J Purba menyatakan jika dalam kasus ini telah dilakukan pemeriksaan 4 orang saksi.

“Namun anehnya sampai sekarang belum memeriksa Plt Bupati Langkat dan mengatakan jika nanti dalam proses penyidikan dibutuhkan keterangan yang bersangkutan (Plt Bupati Langkat) maka akan dipanggil,” ujar Irvan.

Padahal penentu kelulusan para guru-guru honorer Langkat menjadi PPPK adalah kewenangan Plt Bupati Langkat.

Maka seyogyanya secara hukum Plt Bupati Langkat harus diperiksa. Tapi faktanya hingga saat ini belum dilakukan pemeriksaan.

“Ketidakprofessionalan Polda Sumut juga sangat terang terlihat ketika sampai dengan saat ini pihak Polda Sumut dalam hal ini Ditreskrimsus tidak memberikan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan SP2HP lanjutan kepada Korban (Guru-Guru Honorer Langkat),” ujar Irvan.

Hal ini menggambarkan ada dugaan ditutup-tutupinya kasus tersebut. Irvan menambahkan diduga kasus ini hanya ingin diselesaikan sampai ditetapkannya dua kepala sekolah tersangka saja.

Dimana dapat terlihat jika berkas perkara hendak dikirimkan ke kejaksaan.

Sementara itu para guru juga telah mengirimkan surat Plpengaduan dan mohon keadilan kepada Kapolri, Kabareskrim, Irwasum dan Kadiv Propam Mabes Polri, pada tanggal 29 April 2024.

Namun tetap juga Kapolda Sumut dan Dirkrimsus Polda Sumut sebagai pimpinan yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini tidak menetapkan tersangka intelektualnya.

Hal ini berbanding terbalik dengan kasus PPPK Kabupaten Madina dan Batubara yang telah ditetapkannya 6 dan 4 orang tersangka (Kepala Dinas Pendidikan, BKD Kabupaten Masing-masing dan lainya).

Maka dengan tidak profesionalnya polda Sumut dalam menangani kasus PPPK Langkat tahun 2023 diduga telah melanggar Perpol 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri. (rsy/sumutterkini.com)

Berita Terkait

Bapaslon Perseorangan di Kota Binjai ke PTUN dan Laporkan Oknum KPU ke DKPP
Ini Daftar Tarif Jalan Tol Binjai-Langsa dan Penyesuaian Tarif Tol Binjai-Stabat
Tol Binjai-Langsa Seksi Stabat-Tanjung Pura Segera Bertarif, Tol Binjai-Stabat Penyesuaian Tarif
Polisi Akhirnya Mediasi Warga dan Pengamen di Langkat yang Dituding Lakukan Pelecehan
Proses Coklit di Kota Binjai, KPU Sebut Sudah Capai 80 Persen
Jaksa Langsung Kasasi Pasca Eks Bupati Langkat Terbit Rencana Divonis Bebas
Kepala UPT Puskesmas Desa Lama Bantah Pungli dan Tertibkan Pengisian SKP
Golkar Sumut Beri Sinyal Dukung Tengku Rizki Alisyahbana Maju Calon Wali Kota Binjai

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 21:42 WIB

Bapaslon Perseorangan di Kota Binjai ke PTUN dan Laporkan Oknum KPU ke DKPP

Jumat, 12 Juli 2024 - 21:34 WIB

Ini Daftar Tarif Jalan Tol Binjai-Langsa dan Penyesuaian Tarif Tol Binjai-Stabat

Jumat, 12 Juli 2024 - 21:04 WIB

Tol Binjai-Langsa Seksi Stabat-Tanjung Pura Segera Bertarif, Tol Binjai-Stabat Penyesuaian Tarif

Selasa, 9 Juli 2024 - 17:08 WIB

Polisi Akhirnya Mediasi Warga dan Pengamen di Langkat yang Dituding Lakukan Pelecehan

Selasa, 9 Juli 2024 - 15:15 WIB

Proses Coklit di Kota Binjai, KPU Sebut Sudah Capai 80 Persen

Selasa, 9 Juli 2024 - 15:07 WIB

Jaksa Langsung Kasasi Pasca Eks Bupati Langkat Terbit Rencana Divonis Bebas

Minggu, 7 Juli 2024 - 11:27 WIB

Kepala UPT Puskesmas Desa Lama Bantah Pungli dan Tertibkan Pengisian SKP

Jumat, 5 Juli 2024 - 21:53 WIB

Golkar Sumut Beri Sinyal Dukung Tengku Rizki Alisyahbana Maju Calon Wali Kota Binjai

Berita Terbaru