Kasus Satwa Dilindungi, Terbit Rencana Malah Dihukum PT Medan 4 Bulan Penjara, Kasasi di MA Ditolak

- Wartawan

Sabtu, 22 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Terdakwa Terbit Rencana Perangin-Angin menjalani video teleconfrence di Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Senin (28/8/2023).

Terdakwa Terbit Rencana Perangin-Angin menjalani video teleconfrence di Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Senin (28/8/2023).

Sumutterkini.com, LANGKATMahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Jaksa Penutut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat dan terdakwa eks Bupati Langkat periode 2019-2024, Terbit Rencana Peranginangin dalam kasus kepemilikan satwa dilindungi.

Diketahui, pada tanggal 28 Agustus 2023, Ketua Majelis Hakim, Ledis Meriana Bakara memvonis terdakwa Terbit Rencana dengan kurungan penjara selama 2 bulan.

Putusan yang dijatuhkan hakim melalui palu sakralnya jauh di bawah 2/3 dari tuntutan JPU yakni selama 10 bulan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam amar putusan majelis hakim, Terbit Rencana juga didenda Rp 50 juta. Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan penjara selama satu bulan.

Atas hal ini JPU melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Medan pada Jumat, 15 September 2023.

Amatan wartawan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Stabat, PT Medan mengeluarkan putusan banding pada, Senin (16/10/2023), sesuai dengan nomor 1374/PID.B/LH/2023/PT MDN.

Majelis Hakim PT Medan yang diketuai oleh Pahatar Simarmata, bukannya meringankan malah memberatkan hukuman Terbit Rencana menjadi 4 bulan kurungan dan denda Rp 50 juta yang jika tidak dibayarkan maka diganti 1 bulan kurungan.

“Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 180/Pid.B/LH/2023/PN Stb yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Terbit Rencana Bin Djimat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum,” bunyi amar putusan banding.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terbit Rencana Bin Djimat oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama satu bulan,” sambung bunyi amar putusan.

Baca Juga  Pelaku Cabul Anak 7 Tahun di Langkat, Ternyata Masih Berusia 13 Tahun, Ditangkap di Hamparan Perak

Alhasil JPU dan terdakwa Terbit Rencana kemudian sama-sama mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada, Rabu, 13 Desember 2023 dengan nomor surat pengiriman berkas kasasi 7148/PAN.W2-U15/HK2.2/XII/2023.

Tanggal putusan kasasi pun keluar pada Rabu, 24 April 2024 dengan nomor 2205 K/Pid.Sus-LH/2024 yang pada saat itu diketuai Hakim Kasasi, Dwiarso Budi Santiarto.

“Mengadili, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langkat dan Pemohon Kasasi II/terdakwa Terbit Rencana PA, bin Djimat. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah),” bunyi amar putusan kasasi.

Sementara itu, Juru Bicara Pengadilan Negeri Stabat, Cakra Tona Parhusip saat dikonfirmasi, meminta waktu terkait putusan kasasi tersebut.

“Kasih waktu ya, aku belum lihat putusannya. Nanti aku kabarkan Senin ya,” ujar Cakra, Sabtu (22/6/2024).

Diketahui, adapun satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dipelihara terdakwa yakni, seekor Orangutan, seekor Monyet Hitam Sulawesi, seekor Elang Brontok, dan dua ekor Tiong Emas atau Beo yang ditempatkan di dalam beberapa kandang atau sangkar di pekarangan rumah terdakwa, Dusun I Nangka Lima, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Langkat sejak tahun 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sementara dakwaan kedua terdakwa yakni, melanggar Pasal 40 ayat (4) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (rsy/sumutterkini.com)

Berita Terkait

Bapaslon Perseorangan di Kota Binjai ke PTUN dan Laporkan Oknum KPU ke DKPP
Ini Daftar Tarif Jalan Tol Binjai-Langsa dan Penyesuaian Tarif Tol Binjai-Stabat
Tol Binjai-Langsa Seksi Stabat-Tanjung Pura Segera Bertarif, Tol Binjai-Stabat Penyesuaian Tarif
Polisi Akhirnya Mediasi Warga dan Pengamen di Langkat yang Dituding Lakukan Pelecehan
Proses Coklit di Kota Binjai, KPU Sebut Sudah Capai 80 Persen
Jaksa Langsung Kasasi Pasca Eks Bupati Langkat Terbit Rencana Divonis Bebas
Kepala UPT Puskesmas Desa Lama Bantah Pungli dan Tertibkan Pengisian SKP
Golkar Sumut Beri Sinyal Dukung Tengku Rizki Alisyahbana Maju Calon Wali Kota Binjai

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 21:42 WIB

Bapaslon Perseorangan di Kota Binjai ke PTUN dan Laporkan Oknum KPU ke DKPP

Jumat, 12 Juli 2024 - 21:34 WIB

Ini Daftar Tarif Jalan Tol Binjai-Langsa dan Penyesuaian Tarif Tol Binjai-Stabat

Jumat, 12 Juli 2024 - 21:04 WIB

Tol Binjai-Langsa Seksi Stabat-Tanjung Pura Segera Bertarif, Tol Binjai-Stabat Penyesuaian Tarif

Selasa, 9 Juli 2024 - 17:08 WIB

Polisi Akhirnya Mediasi Warga dan Pengamen di Langkat yang Dituding Lakukan Pelecehan

Selasa, 9 Juli 2024 - 15:15 WIB

Proses Coklit di Kota Binjai, KPU Sebut Sudah Capai 80 Persen

Selasa, 9 Juli 2024 - 15:07 WIB

Jaksa Langsung Kasasi Pasca Eks Bupati Langkat Terbit Rencana Divonis Bebas

Minggu, 7 Juli 2024 - 11:27 WIB

Kepala UPT Puskesmas Desa Lama Bantah Pungli dan Tertibkan Pengisian SKP

Jumat, 5 Juli 2024 - 21:53 WIB

Golkar Sumut Beri Sinyal Dukung Tengku Rizki Alisyahbana Maju Calon Wali Kota Binjai

Berita Terbaru