Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Bobby : Asal Tidak Gunakan Fasilitas Negara

- Wartawan

Rabu, 24 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Medan Bobby Nasution saat ditanya wartawan di Mal Pelayanan Publik Ramayana, Kota Medan, Senin (22/1/2024). (Kompas.com/Rahmat Utomo)

Wali Kota Medan Bobby Nasution saat ditanya wartawan di Mal Pelayanan Publik Ramayana, Kota Medan, Senin (22/1/2024). (Kompas.com/Rahmat Utomo)

Sumutterkini.com, MEDANWali Kota Medan, Bobby Nasution, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut seorang presiden boleh berkampanye dan memihak ke calon tertentu saat Pemilu.

Menurutnya, apa yang disampaikan mertuanya itu sah-sah saja, jika dukungannya bersifat personal.

“Ngak ada yang salah saya rasa, boleh saja secara personal, tentunya boleh,” ujar Bobby saat ditanya wartawan di Masjid Raya Al Mashun, Rabu (24/1/2024) dikutip dari Kompas.com.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kata Bobby, dukungan tersebut baru akan menjadi persoalan, bila presiden menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye ke calon yang didukungnya.

Baca Juga  Pemprov Dukung Penyelenggaraan Kejuaraan Barongsai Internasional di Sumut

“Tadi Pak Presiden menyampaikan ada aturannya dan menyampaikan di akhir menyampaikan juga, asal tidak menggunakan fasilitas negara,” ungkap Bobby.

Seperti diketahui, pernyataan Jokowi tersebut disampaikan saat keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Menurut Jokowi seorang presiden boleh berkampanye dan memihak kepada calon tertentu dalam Pemilu.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye),” katanya. (rsy/sumutterkini.com)

Berita Terkait

Golkar Menolak Pengguliran Hak Angket DPR soal Kecurangan Pemilu
Prabowo-Gibran Wacanakan Bentuk Kementerian/Lembaga untuk Eksekusi Program Makan Siang Gratis
Polemik di PPK Sibolga Sambas, Komisioner KPU Akui Ada Perbedaan Perolehan Suara
Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu, Pakar: Ini Sekedar Game Politik
Rosan Pastikan Prabowo-Gibran Beri Ruang Kepada Anak Muda Membangun Indonesia
Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 Dibawa ke Ranah Hukum, Bukan Wilayah Politik
Soal Pengangkatan AHY jadi Menteri, TKN: Hak Prerogratif Presiden
AHY: Prabowo Mendorong Demokrat Berperan dalam Pemerintahan Selanjutnya

Berita Terkait

Jumat, 23 Februari 2024 - 19:08 WIB

Golkar Menolak Pengguliran Hak Angket DPR soal Kecurangan Pemilu

Jumat, 23 Februari 2024 - 17:32 WIB

Prabowo-Gibran Wacanakan Bentuk Kementerian/Lembaga untuk Eksekusi Program Makan Siang Gratis

Jumat, 23 Februari 2024 - 15:52 WIB

Polemik di PPK Sibolga Sambas, Komisioner KPU Akui Ada Perbedaan Perolehan Suara

Kamis, 22 Februari 2024 - 20:50 WIB

Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu, Pakar: Ini Sekedar Game Politik

Kamis, 22 Februari 2024 - 20:22 WIB

Rosan Pastikan Prabowo-Gibran Beri Ruang Kepada Anak Muda Membangun Indonesia

Kamis, 22 Februari 2024 - 12:59 WIB

Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 Dibawa ke Ranah Hukum, Bukan Wilayah Politik

Kamis, 22 Februari 2024 - 09:53 WIB

Soal Pengangkatan AHY jadi Menteri, TKN: Hak Prerogratif Presiden

Rabu, 21 Februari 2024 - 18:35 WIB

AHY: Prabowo Mendorong Demokrat Berperan dalam Pemerintahan Selanjutnya

Berita Terbaru