Hasyim Asy’ari Minta Anggota KPU Kabupaten/Kota Bekerja Sesuai UU dan Kode Etik

- Wartawan

Selasa, 9 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hasyim Asy'ari Minta Anggota KPU Kabupaten/Kota Bekerja Sesuai UU dan Kode Etik. (Foto: Nusantaraterkini.co)

Hasyim Asy'ari Minta Anggota KPU Kabupaten/Kota Bekerja Sesuai UU dan Kode Etik. (Foto: Nusantaraterkini.co)

Hasyim Asy’ari Minta Anggota KPU Kabupaten/Kota Bekerja Sesuai UU dan Kode Etik

Sumutterkini.com, JAKARTA Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari meminta anggota KPU Kabupaten/Kota untuk bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Kode Etik penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu).

Hal ini disampaikannya saat memberikan pesan pada pelantikan 100 anggota KPU Kabupaten/Kota di Gedung KPU Pusat, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami berharap saudara sekalian bekerja sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan dan juga Kode Etik Penyelenggara Pemilu,” kata Hasyim dikutip dari Nusantaraterkini.co.

Hasyim mengharapkan, para anggota KPU Kabupaten/Kota membaca dan mematangkan pemahaman akan Undang-Undang (UU) Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU).

“Oleh karena itu kami berharap UU Pemilu, Peraturan KPU, dibuka-buka lagi, dibaca lagi, dipahami, didiskusikan, kemudian dilaksanakan. Kalau ada hal-hal yang belum paham silahkan konsultasikan kepada KPU Provinsi, kepada KPU Pusat,” tambahnya.

Hal ini, jelasnya, harus dilakukan agar jajaran KPU Kabupaten/Kota, Provinsi, bahkan Pusat memiliki cara pandang yang sama mengenai UU Pemilu dan PKPU.

Selanjutnya, Hasyim mengingatkan para anggota KPU Kabupaten/Kota bahwa karakter dari kelembagaan KPU adalah kolektif kolegial.

“Oleh karena itu, segala sesuatunya dibahas bersama-sama, didiskusikan bersama-sama dalam rapat pleno, karena rapat pleno adalah forum untuk pengambilan keputusan di dalam kelembagaan KPU,” jelasnya.

Baca Juga  Soal Putusan DKPP, Syarief Hasan: Pencalonan Gibran Konstitusional dan Absah

Namun, pengambilan keputusan di dalam rapat pleno, sebutnya, harus kembali kepada arahan yang pertama yakni harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Demikian juga karena di kelembagaan KPU ini ada dua unsur penting yakni keanggotaan KPU dan juga Sekretariat maka dua-duanya harus bekerja sama saling mendukung, saling menghormati, dalam menjalankan tugas sesuai dengan pembagian tugas, wewenang masing-masing antara anggota KPU dan Sekretariat,” terangnya.

Hal ini imbuhnya, penting, karena KPU sendiri bisa berjalan dengan baik jika dalam masing-masing internal kabupaten/kota solid dan kompak.

Kemudian, tutur dia, KPU dalam konteks kelembagaan adalah lembaga layanan, oleh karena itu ia berharap para jajaran KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota memaksimalkan dan meningkatkan kualitas layanan KPU.

“Kami berharap saudara sekalian memaksimalkan dan meningkatkan kualitas layanan KPU terutama kepada dua pihak yaitu kepada pemilih agar mendapatkan hak pilihnya dan peserta pemilu untuk dapat berkompetisi pada pemilu,” tandasnya.

Diketahui, berdasarkan Surat Keputusan KPU 32/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih, KPU melantik 100 anggota Kabupaten/Kota. Adapun anggota tersebut berasal dari dua puluh Kabupaten/Kota di lima provinsi.

(cw2/Sumutterkini.com)

Penulis : Cw2

Editor : Winata

Sumber Berita : Nusantaraterkini.co

Berita Terkait

Golkar Menolak Pengguliran Hak Angket DPR soal Kecurangan Pemilu
Prabowo-Gibran Wacanakan Bentuk Kementerian/Lembaga untuk Eksekusi Program Makan Siang Gratis
Polemik di PPK Sibolga Sambas, Komisioner KPU Akui Ada Perbedaan Perolehan Suara
Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu, Pakar: Ini Sekedar Game Politik
Rosan Pastikan Prabowo-Gibran Beri Ruang Kepada Anak Muda Membangun Indonesia
Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 Dibawa ke Ranah Hukum, Bukan Wilayah Politik
Soal Pengangkatan AHY jadi Menteri, TKN: Hak Prerogratif Presiden
AHY: Prabowo Mendorong Demokrat Berperan dalam Pemerintahan Selanjutnya

Berita Terkait

Jumat, 23 Februari 2024 - 19:08 WIB

Golkar Menolak Pengguliran Hak Angket DPR soal Kecurangan Pemilu

Jumat, 23 Februari 2024 - 17:32 WIB

Prabowo-Gibran Wacanakan Bentuk Kementerian/Lembaga untuk Eksekusi Program Makan Siang Gratis

Jumat, 23 Februari 2024 - 15:52 WIB

Polemik di PPK Sibolga Sambas, Komisioner KPU Akui Ada Perbedaan Perolehan Suara

Kamis, 22 Februari 2024 - 20:50 WIB

Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu, Pakar: Ini Sekedar Game Politik

Kamis, 22 Februari 2024 - 20:22 WIB

Rosan Pastikan Prabowo-Gibran Beri Ruang Kepada Anak Muda Membangun Indonesia

Kamis, 22 Februari 2024 - 12:59 WIB

Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 Dibawa ke Ranah Hukum, Bukan Wilayah Politik

Kamis, 22 Februari 2024 - 09:53 WIB

Soal Pengangkatan AHY jadi Menteri, TKN: Hak Prerogratif Presiden

Rabu, 21 Februari 2024 - 18:35 WIB

AHY: Prabowo Mendorong Demokrat Berperan dalam Pemerintahan Selanjutnya

Berita Terbaru