Besok Pemkab Langkat Surati Dinas Perizinan Provinsi Soal Diskotek Star Fly Tak Kantongi Izin

- Wartawan

Senin, 12 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Diskotek Star Fly yang terletak di Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Diskotek Star Fly yang terletak di Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Sumutterkini.com, LANGKAT – Forkopimca di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, telah menyurati pemerintah daerah (pemda) terkait keberadaan Diskotek Star Fly yang kembali beroperasi tanpa mengantongi izin.

Hal ini diungkapkan oleh Kasatpol PP Langkat, Dameka Singarimbun saat dikonfirmasi wartawan, Senin (12/2/2024).

“Pihak kecamatan kemarin sudah melaporkan ke pemda usai melakukan pertemuan,” ujar Dameka.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lanjut Dameka, surat yang dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten Langkat, besok akan diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara.

“Insyaallah besok sudah disurati ke Dinas Perizinan Provinsi,” ujar Dameka.

“Dari surat laporan Pemda ke Provinsi, nanti diadakan rapat di provinsi. Untuk menindaklanjuti hasil rapat, di Provinsi di bentuk tim terpadu untuk bersama-sama turun menertibkan diskotek tersebut. Sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kewenangan,” sambungnya.

Tak hanya itu, Kasatpol PP Langkat ini menambahkan, jika pengawasan terhadap Diskotek Star Fly ada ditingkat Provinsi.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kadis PMP2TSP Langkat, Edi Suratman.

“Benar memang kemarin fokopimca sudah melakukan pertemuan soal Diskotek Star Fly,” ujar Edi.

Ia mengaku, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satpol PP dan Sekda, menunggu arahan untuk menertibkan Diskotek Star Fly.

“Kalau bicara soal izin, diskotek itu tidak ada izin. Dan kita tau, kalau izin diskotek itu ada di dinas provinsi,” tutup Edi.

Dikabarkan sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara menyesalkan sikap pemerintah kabupaten terkait keberadaan diskotek yang diduga ilegal karena beroperasi tanpa mengantongi izin.

Baca Juga  Pangkalan Pengoplos LPG 3 Kg di Medan Digerebek, Tim Gabungan Amankan Tiga Orang

Menurut Kepala Dinas (Kadis) DPMPTSP Sumut, Faisal Arif, sikap Pemkab Langkat diduga acuh terkait hal tersebut.

Sejatinya Pemkab Langkat dapat menindak Diskotek Star Fly yang berdiri di Kecamatan Kuala, Langkat.

Apalagi diskotek yang dimaksud pernah disegel oleh Pemkab Langkat pada Januari 2022 lalu.

“Kalau sudah pernah disegel (Pemkab Langkat), sudah bisa lah dieksekusi. Tapi karena sudah lama (disegel) coba kami cek ya,” ujar Faisal, Rabu (31/1/2024).

Lanjut Faisal, Pemkab Langkat dapat melakukan penyegelan terhadap Diskotek Star Fly. Pasalnya, tempat hiburan malam tersebut membandel dan nekat beroperasi walau tak mengantongi izin operasional.

Bahkan muncul dugaan, bangunan diskotek yang ilegal ini atau tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) yang kini disebut persetujuan bangunan dan gedung (PBG).

“Harusnya pemerintah setempat bisa secara otomatis (menyegel), kemudian laporkan kepada kami. Kalau di provinsi, kami melakukan pengawasan terhadap diskotek yang sudah memiliki izin, apakah sudah sesuai dengan izinnya atau tidak” ujar Faisal.

“Memang benar kami yang mengeluarkan izin dan sudah sering saya sampaikan bahwa daerah dapat melakukan penindakan. Jangan beranggapan semua diskotek yang gak punya izin menjadi tanggung jawab provinsi,” sambungnya.

Jika semua dibebankan kepada provinsi, Faisal menambahkan, apa fungsi dan pengawasan bagi pemerintah kabupaten serta kota yang ada.

Ia menyebut, sudah berulang kali menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap diskotek yang tidak mengantongi izin.

“Kalau memang tidak mampu atau menyerah, buat surat kepada kami untuk mohon dukungan. Namun begitu kita cek dan mau saya tanyakan kenapa tiba-tiba persoalan yang gak punya izin menjadi tanggung jawab kami,” ujar Faisal. (rsy/sumutterkini.com)

Berita Terkait

Tapteng Diguncang Gempa Bumi Magnitudo 4,7, Ini Penjelasan BMKG
Besok, KPU Binjai Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota
Dua Guru di SMPN 1 Stabat yang Lulus PPPK Diduga ‘Siluman’ Tak Pernah Masuk Sekolah Sejak Tahun 2021
Pelaku Begal di Kota Binjai Hanya Divonis 1 Tahun Penjara, Jauh dari Tuntutan JPU
Bandara Kualanamu Siap Sambut Event F1H2O Powerboat 2024
Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Diskors Hingga 6 Jam, Ini Respon KPU Langkat
Polisi Selidiki Gerombolan Geng Motor yang Serang Warga dan Bacok Empat Remaja di Langkat
Powerboat Danau Toba 2024 Ditarget Sedot 30-50 Ribu Wisatawan Lokal, 1.170 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Pengamanan

Berita Terkait

Sabtu, 2 Maret 2024 - 11:00 WIB

Tapteng Diguncang Gempa Bumi Magnitudo 4,7, Ini Penjelasan BMKG

Jumat, 1 Maret 2024 - 17:52 WIB

Besok, KPU Binjai Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota

Jumat, 1 Maret 2024 - 17:47 WIB

Dua Guru di SMPN 1 Stabat yang Lulus PPPK Diduga ‘Siluman’ Tak Pernah Masuk Sekolah Sejak Tahun 2021

Kamis, 29 Februari 2024 - 21:34 WIB

Pelaku Begal di Kota Binjai Hanya Divonis 1 Tahun Penjara, Jauh dari Tuntutan JPU

Rabu, 28 Februari 2024 - 18:58 WIB

Bandara Kualanamu Siap Sambut Event F1H2O Powerboat 2024

Rabu, 28 Februari 2024 - 18:48 WIB

Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Diskors Hingga 6 Jam, Ini Respon KPU Langkat

Rabu, 28 Februari 2024 - 18:40 WIB

Polisi Selidiki Gerombolan Geng Motor yang Serang Warga dan Bacok Empat Remaja di Langkat

Selasa, 27 Februari 2024 - 11:59 WIB

Powerboat Danau Toba 2024 Ditarget Sedot 30-50 Ribu Wisatawan Lokal, 1.170 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Pengamanan

Berita Terbaru

Politik

Hasil Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Bisa Jadi Bukti di MK

Minggu, 3 Mar 2024 - 16:01 WIB