Berstatus Residivis, Penyuap Bupati Labuhanbatu Terancam Pemberatan Hukuman

- Wartawan

Sabtu, 13 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Berstatus Residivis, Penyuap Bupati Labuhanbatu Terancam Pemberatan Hukuman. (Foto: Nusantaraterkini.co)

Berstatus Residivis, Penyuap Bupati Labuhanbatu Terancam Pemberatan Hukuman. (Foto: Nusantaraterkini.co)

Berstatus Residivis, Penyuap Bupati Labuhanbatu Terancam Pemberatan Hukuman

Sumutterkini.com, JAKARTA Penyuap Bupati Labuhanbatu Efendi Sahputra (ES) atau Asiong terancam pemberatan hukuman karena berstatus residivis.

ES sebelumnya telah melakukan hal serupa, yakni menyuap mantan Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa 17 Juli 2018 silam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau residivis ada pemberatan, pemberatan ya berdasarkan KUHP, pemberatan pidana bagi residivis itu sepertiga,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, dikutip dari Nusantaraterkini.co, Sabtu (13/1/2024).

Kemudian Ghufron memberikan contoh, misalnya seseorang dihukum selama 12 tahun, karena statusnya residivis maka ditambah 3 tahun menjadi 15 tahun.

“Kami memiliki pedoman penuntutan, termasuk residivis. Tentunya ada pemberatan ancaman pidana dengan menambahkan sepertiga,” jelasnya.

Baca Juga  OTT KPK di Labuhanbatu, Bupati Dikabarkan Turut Terjaring

Sebelumnya, ES ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama ketiga tersangka lainnya yakni Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga (EAR), anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga (RSR), dan Pihak Swasta Fazar Syahputra (FS).

ES diduga melakukan penyuapan kepada EAR dalam dua proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). ES sebagai kontraktor nantinya mendapat keuntungan berupa dikondisikan untuk dimenangkan bersama FS.

Kemudian, ES dan FS harus berjanji memberikan dana lima persen sampai dengan 15 persen dari total anggaran proyek.

Karena hal ini, ES dan FS sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(Cw2/Sumutterkini.com)

Penulis : Cw2

Editor : Winata

Sumber Berita : Nusantaraterkini.co

Berita Terkait

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Menuntut Keseriusan Semua Pihak
Mayat Terbungkus Kain dan Lakban di Hotel Cianjur, Polisi Amankan 10 Lembar Uang Singapura
Diduga Sopir Mengantuk, Mobil Sigra Tabrak Pohon dan 1 Orang Tewas
210.944 Tiket KA untuk H-3 Lebaran 2024 Laku Terjual
Yusril : Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu Bisa Berujung Kekacauan
Farid Pemilik Wajah Mirip Gibran Rakabuming Viral, Sehari-hari Jual Baju
Sempat Pingsan di TPS, Ade Lestari PTPS di Kota Binjai Meninggal Dunia
Akibat Angin Puting Beliung di Kabupaten Bandung Sebabkan 493 Rumah Rusak

Berita Terkait

Jumat, 23 Februari 2024 - 19:28 WIB

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Menuntut Keseriusan Semua Pihak

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:51 WIB

Mayat Terbungkus Kain dan Lakban di Hotel Cianjur, Polisi Amankan 10 Lembar Uang Singapura

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:44 WIB

Diduga Sopir Mengantuk, Mobil Sigra Tabrak Pohon dan 1 Orang Tewas

Jumat, 23 Februari 2024 - 18:15 WIB

210.944 Tiket KA untuk H-3 Lebaran 2024 Laku Terjual

Jumat, 23 Februari 2024 - 17:42 WIB

Yusril : Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu Bisa Berujung Kekacauan

Jumat, 23 Februari 2024 - 17:35 WIB

Farid Pemilik Wajah Mirip Gibran Rakabuming Viral, Sehari-hari Jual Baju

Jumat, 23 Februari 2024 - 17:20 WIB

Sempat Pingsan di TPS, Ade Lestari PTPS di Kota Binjai Meninggal Dunia

Jumat, 23 Februari 2024 - 10:32 WIB

Akibat Angin Puting Beliung di Kabupaten Bandung Sebabkan 493 Rumah Rusak

Berita Terbaru