Sumutterkini.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung tentang banyak yang dimaksud menyampaikan jika pilpres kita gampang diintervensi. “Diintervensi dari mana?” kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara pemilihan umum dalam Jakarta, Rabu, 8 November 2023.
Dia mengatakan di tempat setiap tempat pemungutan ucapan atau TPS itu ada saksi dari partai-partai. Belum lagi aparat yang mana juga ada pada dekat TPS. “Artinya Apa? Artinya pemilihan umum ini, pemilihan umum yang digunakan sangat terbuka. Bisa diawasi oleh masyarakat, media, juga lain-lain,” kata Jokowi.
Ia mengingatkan agar jangan ada yang dimaksud coba-coba mengintervensi. Karena jelas, kata Jokowi, sangat sulit untuk melakukan intervensi itu. “Oleh lantaran itu segala sesuatunya harus disiapkan dengan detail,” kata dia.
Jokowi pada kesempatan itu juga memohon penyelenggara pilpres untuk terus turun ke lapangan. “Kalau mampu gunakan teknologi terkini,” ujar dia.
Menurut Jokowi tak mungkin ada campur tangan orang lain untuk menimbulkan kecurangan dalam pesta demokrasi ini lantaran proses pemilihan umum itu berjalan dalam pengawasan ketat.
“Kalau pada daerah diawasi Tim Pemeriksa Daerah,” kata Jokowi.
Dia bercerita, bahwa sudah mengingatkan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara pilpres Heddy Lugito, yang tersebut bertugas mengontrol serta mengawasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Menurut Jokowi, sebagai lembaga pengawas harus lebih banyak berani serta tegas mengawasi. “Kalau ada yang dimaksud tidaklah benar harus berani meluruskan,” kata dia. Menurut Jokowi, pemilihan umum ini menjadi pilpres paling besar kemudian demokratis.
Menanggapi pidato Jokowi itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, kemudian Keamanan Mahfud Md, mengatakan tak ada satu kendali untuk kecurangan dalam Pemilu. “Karena TPS hanya ada 840 ribu, bagaimana bisa jadi mengendalikan kecurangan,” kata dia ditemui dalam sela acara Rakornas itu.
Sementara pengawas, baik yang tersebut resmi maupun pengamat, tutur Mahfud, itu sanggup langsung mendatangi lokasi coblos untuk menimbulkan laporan kalau ada kecurangan. “Saya kira itu supaya disadari mendekati Pemilu,” ujar dia.
Sebab itu, aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kata Mahfud, harus netral. Menurut Mahfud, Kepala Kepolisian Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sudah menyampaikan kepada para prajuritnya supaya tetap bersikap netral dan juga tidaklah berpihak ke salah satu pasangan calon.
Pilihan Editor: Relawan Ganjar Hadirkan Tim Khusus Perempuan Agar Tak Golput
(Cw1/Sumutterkini.com)
Komentar